Walau China dan Taiwan Memanas, Lemhanas Dorong Indonesia Pertahankan Kepentingan Nasional

Indonesia perlu menyadari, secara alamiah negara-negara kaya akan selalu menggunakann kekuatannya untuk memaksakan kepentingan mereka pada level global. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Program Studi Studi Wilayah Eropa Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia Universitas Indonesia (SKSG-UI) Henny Saptatia sebagai narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Republik Indonesia bertajuk Kolaborasi Kepemimpinan G20: Konektivitas dan Rantai Pasok Global, pekan lalu di Jakarta.

Henny menambahkan pemaksaan kepentingan oleh negara-negara kaya ini tak jarang dilakukan dengan cuci tangan atas dampak buruk yang kerap dihasilkan. Lebih parah, mereka justru sering membebankan negara-negara lemah untuk bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya.

Baca Juga: Jalankan Mandat Bung Karno, Lemhannas Helat The 6th Jakarta Geopolitical Forum

“Negara-negara kaya menggunakan berbagai cara seperti menggunakan pihak ketiga untuk membebankan eksternalitas negatif dari perekonomian dunia kepada negara-negara lemah. Padahal, penyumbang terbesar dari eksternalitas tersebut justru negara-negara kaya,” sambung Henny.

Henny dan narasumber lain juga sepakat situasi saat ini juga makin diperparah dengan kondisi global yang memburuk akibat konflik geopolitik yang membuat krisis energi, pangan dan keuangan. Oleh karenanya Indonesia sebagai negara berkedaulatan perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Ajang Presidensi G20 pun dinilai para narasumber bisa menjadi momentum yang tepat untuk melindungi kepentingan nasional di tengah dinamika global.

Narasumber lainnya yaitu pengamat Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan Aleksius Jemadu menjelaskan, ajang G20 menjadi momen untuk mengomunikasikan kepentingan nasional. Khususnya dari perspektif negara-negara kuat sehingga kepentingan Indonesia bisa diterima secara global. Sementara Professor Hubungan Internasional Universitas Indonesia Evi Fitriani menambahkan bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia juga merupakan refleksi dari kebijakan politik dalam negerinya.

“Sehingga butuh soliditas dalam perpektif pengambil kebijakan strategis Indonesia. Dengan demikian, Indonesia mampu membangun kemandirian untuk kebutuhan-kebutuhan mendasar negara. Kemandirian ini juga sangat penting sebagai modal Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam kancah global,” jelas Evi.

Narasumber lainnya, Kepala Pusat Kajian Iklim Usaha dan Global Value Chain LPEM FEB Universitas Indonesia Mohamad Dian Revindo memaparkan bahwa dalam memperjuangkan kepentingan nasional, Indonesia juga perlu jeli memandang dan memanfaatkan pergerakan kapital global. Tujuannya agar memudahkan adaptasi proyeksi ekonomi nasional untuk memudahkan adaptasi dalam dinamika ekonomi global.

FGD ini juga merupakan bagian dari rangkaian acara Seminar Nasional Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV yang akan dilaksanakan Oktober nanti. Gelaran ini dibuka oleh Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhanas Mayjen TNI Sugeng Santoso yang menjelaskan bahwa rangkaian seminar ini juga diharapkan akan menghasilkan rekomendasi untuk KTT G20 dalam menghadapi situasi global yang menantang kini seperti krisis pangan, energi, hingga ancaman inflasi.

Baca Juga: Jika Gerindra Tak Bisa, Prabowo Jangan Mimpi Mampu Memimpin Indonesia

Ketua Senat PPRA LXIX Kombes Pol. Nur Romdhoni dalam memberikan sambutan juga sepakat, paparan-paparan dari para narasumber akan memperdalam dan mempertajam rekomendasi materi seminar untuk Presiden RI beserta jajarannya. Sementara Ketua Seminar Kolonel Inf. Agus Agus Widodo usai FGD berlangsung juga menegaskan bahwa masukan para narasumber menjadi pengayaan tambahan bagi materi-materi yang sebelumnya telah diformulasikan oleh peserta PPRA LXIV. Hal ini juga melanjutkan tradisi Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global yang aktif dan bertanggung-jawab.