Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Wamenkeu: Pembangunan Jalan Tol untuk Memberikan Manfaat kepada Masyarakat

Wamenkeu: Pembangunan Jalan Tol untuk Memberikan Manfaat kepada Masyarakat Kredit Foto: Antara/Galih Pradipta
Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menekankan bahwa pembangunan jalan tol yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Jalan tol itu bisa digunakan oleh seluruh masyarakat, bisa digunakan oleh seluruh orang yang melintas, bisa digunakan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, meningkatkan konektivitas," kata Suahasil saat meninjau perkembangan pembebasan tanah Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo di Kantor Kelurahan Purwomartani, Yogyakarta, mengutip sebagaimana dalam rilisnya, Jumat (26/8/2022).

Baca Juga: Wamenkeu: Aset Bank Per PDB Masih Kecil

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu juga melihat proses pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) pelepasan hak atas tanah milik rakyat untuk pembangunan ruas jalan tol yang memiliki panjang 96,57 km ini.

"Negara menghormati hak milik tanah yang dimiliki oleh warga dengan memberikan uang ganti kerugian. Namun, sebenarnya ini adalah bentuk dari 'uang ganti untung' karena setelah tanahnya diganti uang, maka semuanya beruntung," ujarnya.

Keuntungan tersebut, lanjutnya, karena pembangunan jalan tol ini memberikan multiplier effects bagi semua pihak, baik pemilik tanah, terbukanya lapangan kerja bagi para pekerja Indonesia, maupun seluruh masyarakat yang memanfaatkan jalan tol tersebut. Selain itu, adanya jalan tol tersebut mempercepat konektivitas wilayah Yogyakarta, Solo, dan Semarang sehingga mampu mendorong peningkatan pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.  

Lebih lanjut, ia mengatakan pembangunan jalan tol dilakukan dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, akuntabel, serta menjunjung tinggi sinergi dan kolaborasi dalam ekosistem pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sinergi antara Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Kementerian ATR, LMAN, dan BUJT, Pemerintah Daerah, serta BPK sebagai lembaga pengawas diharapkan dapat mengakselerasi seluruh proses pembangunan secara cepat, efektif, dan good governance.

Baca Juga: Pensiunan PNS Jadi Beban APBN, Stafsus Menkeu: Bakal Ada Perombakan Skema

"Saya sudah melihat prosesnya dan saya berharap saya minta kepada seluruh staf dari Kementerian dan Lembaga terkait untuk membuat suatu proses yang cepat efisien dan kemudian juga bisa memastikan hak dari Ibu Bapak semua sebagai pemilik hak," imbuh Suahasil.

Pada kesempatan tersebut, ia juga bertemu dan berdiskusi dengan masyarakat penerima UGR. Apresiasi dan ucapan terima kasih Wamenkeu sampaikan kepada masyarakat karena telah mendukung percepatan pembangunan dengan menyerahkan tanah kepemilikan untuk digunakan pembangunan jalan tol yang diharapkan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. 

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Martyasari Rizky
Editor: Ayu Almas

Bagikan Artikel: