Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Komnas PA Heran Sama Kak Seto, Seharusnya Perlindungan Itu Bisa Diberikan dari Keluarga Ferdy Sambo

Komnas PA Heran Sama Kak Seto, Seharusnya Perlindungan Itu Bisa Diberikan dari Keluarga Ferdy Sambo Kredit Foto: Suara.com
Warta Ekonomi, Jakarta -

Komnas Perlindungan Anak merasa heran dengan langkah Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) yang ikut terjun ke dalam pusaran kasus Ferdy Sambo.

Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait mengatakan Ketua LPAI, Seto Mulyadi atau Kak Seto tak seharusnya melakukan hal tersebut karena anak-anak Ferdy Sambo lebih tepat mendapatkan perlindungan dari keluarga besar Sambo dan istrinya.

Baca Juga: Luhut Jadi Api, Jokowi Harus Hati-hati, Rakyat Indonesia Bisa Marah!

“Anaknya Sambo itu bukan yatim piatu, orang tuanya saja yang tersandung masalah hukum. Seharusnya perlindungan itu bisa diberikan dari keluarga besarnya,” ucapnya saat dihubungi, Jumat (26/8).

Menurutnya masih banyak anak-anak di luar sana yang lebih membutuhkan perlindungan dibandingkan dengan anak Sambo.

“Masih banyak anak-anak yang lebih membutuhkan perlindungan, misalnya anak terduga teroris dan sebagainya, itu lebih perlu mendapat perlindungan,” tuturnya.

Baginya, ini merupakan isu nasional maka negara harus hadir dan pendampingannya diambil alih oleh Kementerian PPPA.

“Artinya negara harus hadir dalam situasi yang sekarang, bukan justru diambil alih anak itu. Serahkan saja kepada keluarga Sambo, karena anak-anaknya bukan yatim piatu dan bukan dari keluarga miskin,” jelasnya.

Dirinya menyebut apa yang dilakukan oleh para lembaga untuk melakukan pendampingan atau perlindungan kepada anak-anak Sambo hanya sebatas pencitraan.

Baca Juga: Kamaruddin Simanjuntak Cerca Habis Jokowi, Ferdinand Hutahaean: Bijaksana Itu...

“Tentu ini bukan emergency, saya sendiri tidak masuk ke wilayah itu karena saya anggap keluarga Sambo masih mampu untuk melindungi itu. Jadi, kalau ada orang yang seolah-olah mau melindungi, ya bisa saja itu disebut pencitraan,” katanya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Aldi Ginastiar

Bagikan Artikel: