Komnas HAM dan Perempuan Sebut Putri Candrawathi Tidak Ditahan Suatu Terobosan, Pengacara Brigadir J: Kenapa Contohnya Istri Jenderal?
"Apa kata Komnas HAM dan Komnas Perempuan, mereka mengatakan bahwa ini adalah terobosan. Ini adalah penerapan hukum baru agar wanita-wanita lain diperlakukan sama seperti PC," ujar Martin.
Ia mempertanyakan mengapa terobosan tersebut baru dilakukan pada kasus Putri Candrawathi? Mengapa terobosan tersebut tidak direkomendasikan Komnas HAM dan Komnas Perempuan pada kasus-kasus sebelum ini?
"Apa-apaan ini? Kenapa kok contohnya harus istri jenderal? Kenapa kok contohnya harus orang yang merekayasa kasus? Apa tidak ada, apa tidak kurang kasus-kasus orang-orang lemah yang butuh perlindungan. Di mana mereka ketika ada orang-orang lemah yang butuh perlindungan," terang Martin.
Di tengah-tengah pernyataan menggebu-gebu dari pengacara keluarga Brigadir J, salah satu host kemudian meluruskan bahwa keputusan penahanan Putri Candrawathi ada di tangan kepolisian bukan Komnas HAM.
"Tapi kan lembaga yang menangani ini semua adalah lembaga kepolisian Bang Martin. Dalam artian yang melakukan penahanan atau tidaknya itu keputusannya bukan di Komnas HAM, tapi di Kepolisian Republik Indonesia," timpal salah satu host.
Martin pun menjawab bahwa dirinya menyoroti rekomendasi dari Komnas HAM. Menurutnya, rekomendasi Komnas HAM terkait kasus Brigadir J adalah hanya omong kosong semata.
"Tapi rekomendasi mereka. Lebih baik mereka tidak usah mengatakan hal-hal itu, penerapan yang baru untuk perempuan. Menurut saya itu omong kosong semua," jelas Martin.
Ia pun menjelaskan bahwa yang disesalkan adalah tindakan dari Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan.
Menurutnya ini tidak adil bagi wanita-wanita lainnya, misalnya almarhumah Vanessa Angel.
"Yang kita sesalkan adalah ini Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Dulu-dulu kemana mereka ketika VA ditangkap ditahan. Pada saat AS ditangkap ditahan ketika lagi proses hukum. Ke mana mereka? Apakah ada mereka yang bilang bahwa kedua orang ini tidak berhak ditahan atas alasan kemanusiaan, atas alasan anak? Tidak ada," pungkas Martin.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty