Pengalihan Subsidi Demi Ketahanan Ekonomi

Pengamat sosial UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, menyambut baik rencana penyesuaian harga BBM diimbangi dengan jaminan pemerintah untuk mengucurkan bansos, agar ekonomi masyarakat tetap terjaga.

Menurut dia, pemerintah memang harus menyesuaikan harga BBM agar terhindar dari krisis dan kebangkrutan negara seperti yang terjadi di Amerika Serikat terpaksa berkali-kali menerapkan aturan ketat terhadap warganya karena likuiditas keuangan terganggu.

Sedangkan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud menuturkan penyesuaian harga BBM diberlakukan demi kemaslahatan dan kebaikan masyarakat. Pasalnya, BBM bersubsidi yang selama ini berlaku tidak tepat sasaran dan justru dinikmati oleh golongan yang tidak seharusnya menikmati subsidi. 

“Ini sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu mengutamakan kemaslahatan rakyat banyak,” katanya.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, jelas diatur bahwa Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni Pertalite merupakan BBM bersubsidi. Namun pada kenyataannya, kendaraan roda empat pribadi justru mencapai 70-80 persen yang menggunakan Pertalite. Jadi, porsi terbanyak pengguna Pertalite bukan sepeda motor atau kendaraan umum yang semestinya mendapatkan BBM bersubsidi.

Dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik, disebutkan bahwa dari total alokasi kompensasi Pertalite Rp93,5 triliun yang dianggarkan di APBN, sebesar 86 persen atau Rp80,4 triliun dinikmati rumah tangga dan sisanya 14 persen atau Rp13,1 triliun dinikmati dunia usaha. Namun, dari nilai yang dinikmati rumah tangga, ternyata sebesar 80 persen dinikmati rumah tangga mampu.

Begitu juga dengan Solar, dari total subsidi dan kompensasi Rp143,4 triliun, sejumlah 11 persen atau Rp15 triliun dinikmati rumah tangga dan sisanya yaitu 89 persen atau Rp127,6 triliun dinikmati dunia usaha.

Dengan fakta di atas, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai keputusan pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM ke bantuan sosial sudah tepat. 

Subsidi energi yang selama ini dikucurkan, Agus melanjutkan, semakin membengkak sementara penggunaan subsidi tidak tepat sasaran. Ia pun tidak mempermasalahkan besaran bansos yang akan diberikan pemerintah, karena pada hakikatnya setiap jenis bantuan pasti memiliki manfaat. 

Menurut Agus, besaran mau berapa saja tetap bisa kurang, kan tujuan pemerintah memberikan bantuan agar yang miskin tidak bertambah miskin,” ucap Agus yang juga memberi catatan agar Kementerian Sosial memastikan data yang dimiliki sudah diperbarui sehingga penyaluran bansos tepat sasaran.