Kebijakan Kripto Inggris Dianggap Tidak Jelas, Kwasi Kwarteng Tinggalkan Kebijakan Tersebut

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan baru Inggris, Kwasi Kwarteng yang dilantik menggantikan Nadhim Zahawi menganggap bahwa kebijakan kripto di Inggris tidaklah jelas sehingga ia memutuskan untuk tidak mengikuti pada kebijakan tersebut.

Dilansir dari Cointelegraph pada Rabu (7/9/2022), Pemerintah Inggris saat ini tengah mempertimbangkan jalur legislatif yang berbeda untuk mengatur stablecoin dan menentukan peran kripto dalam perekonomian.

Pada Mei lalu, kantor Perdana Menteri memperkenalkan dua tagihan mengenai potensi penyitaan dan dukungan peraturan untuk cryptocurrency.

Baca Juga: Bank Sentral Rusia Legalkan Kripto untuk Transaksi Lintas Batas

Menteri keuangan sebelumnya, Nadhim Zahawi merupakan bagian dari departemen yang menyarankan dukungan untuk teknologi blockchain pada tahun 2021.

Berdasarkan laporan mengenai strategi inovasi Inggris di tahun 2021 dari Departemen Bisnis, Energi dan Strategi Idustri pada Juni 2021, teknologi dianggap memiliki potensi melalui kemampuannya untuk membangun kepercayaan dalam layanan digital.

Di bulan selanjutnya, Juli 2021, departemen pemerintah mengumumkan pendanaan sebesar US$61 juta untuk proyek yang mendorong inovasi berbasis data termasuk di dalamnya penggunaan blockchain dalam rantai pasokan.

Namun kini, tidak mengikuti jejak Zahawi, Kwasi Kwarteng sebagai menteri keuangan baru meninggalkan kebijakan kripto di Inggris.