Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Departemen Keuangan AS Terbitkan Laporan Daftar Risiko Kripto

Departemen Keuangan AS Terbitkan Laporan Daftar Risiko Kripto Kredit Foto: Reuters/Dado Ruvic
Warta Ekonomi, Jakarta -

Sebagai tanggapan atas perintah eksekutif Presiden Joe Biden untuk memastikan pengembangan aset digital yang bertanggung jawab, pada Jumat lalu Departemen Keuangan Amerika Serikat merilis tiga publikasi terkait aset digital yang salah satu isinya berfokus secara khusus pada aset kripto termasuk mengenai daftar risiko kripto bagi konsumen dan rencana tindakan yang lebih pendek membahas penanggulangan risiko keuangan terlarang.

Dilansir dari Cointelegraph pada Senin (19/9/2022), sebuah paragraf pengantar terkait aset kripto dalam laporan 'Aset Kripto: Implikasi bagi Konsumen, Investor, dan Bisnis' menyatakan bahwa potensi teknologi blockchain untuk mengubah penyediaan layanan keuangan, seperti yang dipercayai oleh pengembang dan pendukungnya belumlah terwujud.

Baca Juga: Pertukaran Kripto Binance Umumkan Kemitraan dengan Jaringan Supermarket Terbesar Ukraina

Selain berisi mengenai survei deskriptif terhadap aset kripto, laporan tersebut juga menjabarkan tentang risiko yang berikan oleh aset tersebut kepada pengguna, di mana risiko ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu risiko perilaku mencakup praktik dan ekosistem, risiko operasional mencakup kekurangan dalam sistem informasi atau proses internal, kesalahan manusia, kegagalan tata kelola dan manajemen, atau gangguang dari peristiwa eksternal, dan terakhir adalah risiko intemediasi aset kripto yang juga dihadapi oleh investor di pasar tradisional, seperti masalah volatilitas dan kustodian.

Tidak hanya memuat pembahasan mengenai risiko aset terhadap pengguna yang rentan, laporan tersebut turut memuat tiga rekomendasi, antara lain adalah pemantauan waspada dengan peningkatan penegakan hukum, kerjasama antaralembaga, dan berbagi informasi. Hal ini perlu dilakukan karena lembaga menghasilkan lebih banyak panduan dan aturan serta untuk memperluas jangkauan pendidikan.

Lebih lanjut, laporan tersebut juga merekomendasikan pembaruan perturan Undang-Undang Rahasia Bank dan meningkatkan keterlibatan sektor swasta melalui publikasi dokumen resmi, diskusi, dan program Perbendahaan yang memungkinkan berbagi informasi antara publik dengan swasta dan swasta dengan swasta.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Tri Nurdianti
Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel: