"Hal ini akan terjadi jika sikap dan gaya politik PDIP terlalu elitis dan jumawa. Apalagi, PDIP sebagai partai pemenang pemilu dan partai wong cilik sikapnya tidak tegas soal kenaikan harga BBM oleh Presiden Jokowi," sambungnya.
Dikatakan Azhari, PDIP selaku partai pemerintah saat ini sangat bertolak belakang dengan sikap PDIP pada saat kenaikan harga BBM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, Azhari juga mengatakan bahwa PDIP melalui ketua umumnya mengusulkan untuk tidak mengganti nomor urut partai politik.
"Sebenarnya secara ekonomis ide yang disampaikan oleh Ketua Umum PDIP ini cukup bagus, tetapi menjadi sangat politis karena disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDIP karena sebagian besar publik merasakan keberadaan Ketua Umum PDIP hari ini terlalu banyak mengintervensi kebijakan-kebijakan teknis yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan partai koalisinya," katanya.
"Apalagi jika KIB (Golkar–PAN–PPP) dan koalisi Gerindra–PKB saat ini sedang menguat sampai ke tataran grassroot di daerah-daerah. Pilhan PDIP hanya 2, yaitu tidak berkoalisi (mengusung calon presiden sendiri) atau masuk kedalam koalisi KIB ataupun koalisi Gerindra–PKB," tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum