Pemerintah Berikan Stimulan Bantuan Permukiman Penanganan Pasca Gempa di Sumbar

Pemerintah Indonesia akan memberikan stimulan bantuan permukiman sebagai percepatan penanganan pasca gempa di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, Sumatera Barat.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, stimulan bantuan akan difokuskan pada permukiman yang kebutuhannya sangat mendesak, salah satunya terkait dengan hunian tetap.

Dalam arahannya Ia menegaskan, penanganan stimulan bantuan tersebut perlu upaya percepatan, menyeluruh, dan berkelanjutan. “Saya minta upaya penanganan ini dapat dilakukan secepatnya baik oleh pemda maupun pusat,” tutur Menko PMK dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (24/9/2022).

Baca Juga: Menko PMK Cek Penyaluran BLT BBM di Garut: Pembagian Dilakukan Cepat dan Tepat Sasaran

Menko PMK meminta Pemkab Pasaman dan Pasaman Barat didampingi BNPB dan Pemprov Sumbar dapat mempercepat penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) terlebih dulu sampai penetapannya termasuk penyusunan kajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA).

Baca Juga: Menko PMK Tanggapi Dakwaan Pelecehan Seksual oleh Mas Bechi: Percayakan kepada Proses Pengadilan

“Dimana DSP wajib memenuhi peraturan dan perundangan yang ada dan sesuai dengan pembebanan ke Pemerintah Pusat untuk kategori rusak berat. Sementara rusak sedang atau ringan, dibebankan kepada Pemprov dan Pemkab,” kata Menko PMK.

Adapun stimulan bantuan yang akan diberikan kepada Kab. Pasaman sebanyak Rp28,8 Milyar dengan total 564 unit rumah dan Kab. Pasaman Barat mencapai Rp60,6 Milyar dengan total 1.212 unit rumah.

Selain permukiman, beberapa sarana prasarana umum lainnya yang menjadi prioritas yakni sekolah, puskesmas, dan tempat ibadah. Baru setelah perbaikan permukiman dan sarana umum pokok lain rampung dilakukan, pemerintah bakal melakukan perbaikan sarana umum lain.

Baca Juga: Menko PMK Ungkap 5 Life Skill Penting untuk Capai Generasi Emas 2045!

“Kita selesaikan permukiman dulu, baru nanti ke sarana-sarana umum yang lain yang sementara bisa ditunda atau dinomorduakan, setelah sarana yang betul-betul dibutuhkan bisa berjalan dengan baik," kata Muhadjir.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan, sebelumnya sejumlah bantuan telah diberikan sejak tanggap darurat. Diantaranya bantuan dana DSP sebanyak Rp500 juta untuk Kab. Pasaman Barat dan Rp845 juta untuk Kab. Pasaman serta bantuan logistik.

Baca Juga: Menko PMK Perintahkan Pemda Jombang Ajukan Semua Warganya Jadi Peserta BPJS Kesehatan

Sebagai informasi, gempa bumi Magnitudo 6,1 dengan kedalaman 10 km terjadi di Sumatera Barat pada Jumat 25 Februari 2022 lalu dengan titik episenter gempa di Pasaman, Sumbar dan juga beberapa gempa susulan. Sebanyak 27 orang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut dan 19 ribu lebih warga harus mengungsi. Selain itu, 6 ribu lebih rumah dan ratusan fasilitas umum rusak.