Dorong Hilirisasi Indonesia, Bahlil Tak Akan Izinkan Ekspor Jika Tidak Miliki Smelter

Dalam rangka penataan ulang ekspor, di mana ekspor sejumlah komoditas akan dibatasi, pemerintah hanya akan mengizinkan pengusaha yang sudah memiliki smelter atau sudah membangun smelter 80% yang bisa melakukan ekspor.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, penataan ekspor merupakan upaya dalam mendorong hilirisasi mineral di Indonesia.

Baca Juga: KKP Kawal Ekspor 1.000 Lintah Hidup Masuk Pasar Malaysia

"Orang yang bisa melakukan ekspor adalah pengusaha yang sudah punya smelter, atau 80% sudah bangun smelter. Kami tetap melakukan penataan terhadap ekspor, makanya kami minta banyak perusahaan cepat bangun hilirisasi," kata Bahlil saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (26/9/2022).

Tak hanya itu, Bahlil juga meminta kepada seluruh pengusaha untuk tidak lagi memakai sikap yang sebelumnya pernah ia lakukan saat masih menjadi pengusaha. "Jangan pakai cara saya dulu. Saya dulu bilang, saya akan bangun smelter, tapi itu sebenarnya hanya taktik saya untuk dapat kuota ekspor. Jadi cara-cara lama tidak bisa lagi dipakai," lanjutnya.

Lebih lanjut, Bahlil mengaku bahwa sebagai pengusaha tambang nikel, akan sangat merugi dengan adanya kebijakan larangan ekspor. Namun, ia juga menyadari bahwa sudah saatnya Indonesia membangun hilirisasi.

Menurutnya, meski hanya penghasil timah kedua di dunia setelah China, Indonesia merupakan eksportir timah terbesar di dunia. "China itu 80% produk timahnya dibangun di negaranya, dibangun hilirisasi. Kita enggak. Sudah barangnya punya kita, harganya pun dikendalikan oleh negara lain. Kita harus bangun hilirisasi," ujar Bahlil.

Terlepas dari itu, Bahlil mengatakan bahwa dirinya menghargai pemikiran teman-teman di Kadin. Namun, Bahlil menyebut ia tidak akan terbuai dengan pemikiran yang tidak berpihak pada kepentingan negara.