Kepala Daerah di Papua Hanya Boleh dari Keturunan Papua Asli Tapi Banyak yang Korupsi, Eko Kuntadhi: Hak Istimewa Disalahgunakan

“Misalnya nih ya dalam undang-undang orang kaya Lukas Enembe itu boleh loh ikut pemilihan Bupati di Sragen atau ikut pemilihan Walikota di Padang. Dia punya hak yang sama seperti WNI-WNI yang lainnya tetapi kalau pilkadanya di Papua yang boleh mencalonkan diri adalah putra daerah asli,” jelas Eko.

Baca Juga: Lukas Enembe Mangkir Lagi, KPK Sayangkan Sikap Pengacara Gubernur Papua

Secara ekonomi, pemerintah pusat diwajibkan menggelontorkan dana yang cukup besar itu untuk mempercepat pembangunan Papua. 

“Kata Pak Mahfud MD, sejak 2001 atau sejak undang-undang otonomi khusus itu diberlakukan sudah sekitar 1000,7 Triliun Rupiah yang digelontorkan untuk pembangunan Papua,” kata Eko,

Sayangnya 20 tahun berlalu, pembangunan di Papua itu begitu-begitu saja, ada banyak kabupaten kota yang tidak tersentuh.

Baca Juga: Lukas Enembe Masih Belum Penuhi Panggilan KPK, Jokowi Sampai Turun Tangan Dibuatnya!

“Tapi ya Lukas Enembe, seperti kata pengacaranya lagi sakit minta diobatin ke Singapura. Kita nggak tahu bagaimana kondisi kesehatannya. Mestinya kan kalau secara hukum, misalnya sakit beneran ya diperiksa dong sama dokter yang dari KPK,” kata Eko.

Menurutnya, sudah jadi rahasia umum, koruptor ketika mau diperiksa atau mau ditahan tiba-tiba sakit.