Isu Rasialisme Jadi Alasan Lukas Enembe Susah Diciduk KPK

Warta Ekonomi, Jakarta -

Eko Kuntadhi menjelasakan, selama ini pemerintah pusat itu agak kesulitan untuk menegakkan hukum di Papua. Karena elit-elit atau pemimpin Papua kadang-kadang membentengi diri dengan isu rasialisme.

Hal ini tercermin dari kasus Lukas Enembe. Meski bukti-bukti sudah ada di depan mata, masih banyak orang yang berusaha melindungi Enembe. Hal ini dikomentari pula oleh Eko Kuntadhi melalui video Youtube 2045 TV, Selasa (27/09/22).

“Yang menarik sebetulnya dari kejadian ini atau dari kasus ini. Ketika KPK sudah mau turun ke Papua ada mobilisir massa masyarakat Papua yang seolah-olah menolak kehadiran KPK.  Seolah-oleh menolak kehadiran hukum di tanah Papua,” kata Eko.

Baca Juga: Lukas Enembe adalah Contoh Pemimpin Tak Tau Diri, Sudah Diistimewakan Malah Korupsi

Artinya, menurut Eko bagi masa yang ada di sana, mereka membentengi Lukas Enembe itu. Mereka merasa bahwa Lukas tidak harus bertanggung jawab terhadap kasus-kasus korupsi yang membelitnya.

Eko menambahkan sebenarnya daerah Papua sudah cukup diistimewakan. Sejak tahun 2001, lahirlah undang-undang otonomi khusus. 

Undang-undang itu isinya pemerintah pusat akan menggelontorkan dana khusus atau dana spesial untuk wilayah-wilayah yang punya otonomi khusus seperti Papua.

Yang kedua dalam undang-undang itu juga dijelaskan tidak ada warga negara Indonesia lain selain keturunan Papua yang bisa menjadi pejabat atau bisa menjadi kepala daerah

di sana. 

Baca Juga: Lukas Enembe Masih Belum Penuhi Panggilan KPK, Jokowi Sampai Turun Tangan Dibuatnya!

“Menurut gua karena memang elit-elit yang ada di Papua ini serakah-serakah mereka lebih suka menikmati dana otonomi khusus itu untuk dirinya dan kalangan elit lainnya saja,” kata Eko.

Ditambah dengan budaya masyarakat Papua yang sangat ketat dengan kondisi kesukuan sangat patuh dengan kepala suku misalnya, akhirnya tidak kebagian tetesan ini. Kemiskinan mereka tetap terjaga sementara elitnya saja yang menikmati suasana limpahan dana yang luar biasa besar itu. 

Baca Juga: MAKI: Lukas Enembe Main Judi di Singapura hingga Filipina

“Sudah jadi rahasia umum deh, Bupati dan Walikota Papua itu berkantornya lebih banyak di Jakarta ketimbang di daerahnya. Mereka lebih sibuk mencari dalam tanda kutip kesenangan di ibukota ketimbang memperhatikan rakyat di daerahnya,” jelas Eko.

“Jadi ketika mau ada penegakan hukum seolah-olah, waduh ini orang Papua mau di persekusi, orang Papua ingin ditangkap sehingga kemudian ada kebencian rahasia,” tambah Eko.