Lukas Enembe Tak Patuhi Panggilan KPK karena Alasan Sakit, Masih Dibela Warga Papua

Ia juga mengatakan bahwa masih banyak warga yang membela Lukas. Bahkan menurutnya, ketika KPK sudah mau turun ke Papua ada mobilisir massa masyarakat Papua yang seolah-olah menolak kehadiran KPK. 

Baca Juga: Titah Jokowi Langsung ke Lukas Enembe Nggak Main-main: Hormati Proses Hukum yang Ada di KPK!

“Artinya bagi masa yang ada di sana, mereka membentengi Lukas Enembe itu. Mereka merasa bahwa Lukas tidak harus bertanggung jawab terhadap kasus-kasus korupsi yang membelitnya,” katanya. 

Sejak 2001, kata Eko pemerintah Indonesia sudah sadar Papua ini wilayah yang jauh di timur sana itu penting untuk dapat perhatian khusus. 

“Zaman Orde baru, tanah Papua dikeruk gila-gilaan sementara masyarakatnya dibiarkan seperti itu saja. Pembangunan tidak jalan, kemudian kondisi kemiskinan sangat memprihatinkan. Lalu rame-rame dirumuskan bagaimana agar pembangunan Papua juga bisa sama dengan daerah-daerah Indonesia yang lainnya,” kata dia.

Baca Juga: Koalisi Rakyat Papua Beber Catatan Buruk KPK Terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe, Simak!

Maka lahirlah undang-undang otonomi khusus tahun 2001. Undang-undang itu isinya pemerintah pusat akan menggelontorkan dana khusus atau dana spesial untuk wilayah-wilayah yang punya otonomi khusus seperti Papua.