Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Daripada Bikin Bingung, Pengamat Minta Presiden Jokowi Tolak Tegas Kemungkinan Maju di Pilpres 2024

Daripada Bikin Bingung, Pengamat Minta Presiden Jokowi Tolak Tegas Kemungkinan Maju di Pilpres 2024 Kredit Foto: Twitter/Joko Widodo
Warta Ekonomi, Jakarta -

Seperti diketahui, wacana Presiden Jokowi maju sebagai cawapres terus dihembuskan. Meskipun sudah berkali-kali dibantah Jokowi, tetapi saja itu muncul lagi-muncul bahkan di akar rumput, muncul kelompok relawan yang menamakan diri sebagai Seknas Prabowo-Jokowi. 

Tak cuma mengkampanyekan duet Prabowo-Jokowi, relawan ini  juga mengajukan gugatan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Pasal itu mengatur soal persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Baca Juga: Serang Presiden Jokowi Tanpa Data Akurat, Pengamat Ingatkan Langkah AHY

Gugatan ini sudah teregistrasi di MK dengan nomor perkara 92/PUU/PAN.MK/AP3/09/2022. Berkas gugatan diteken langsung oleh Ketua Koordinator Sekber Prabowo-Jokowi 2024-2029 Ghea Giasty Italiane. Berkas mereka diterima MK pada Senin (19/9) pekan lalu.

Tak hanya relawan, Prabowo juga sudah menanggapi isu yang sedang hot itu. Prabowo yang saat ini memang lagi dekat-dekatnya dengan Jokowi dan kerap dipasang-pasangkan, tak menghalangi bila bosnya di kabinet itu berniat akan maju sebagai cawapres. 

"Mungkin saja", kata Prabowo.

Baca Juga: Presiden Jokowi Sering Difitnah, Tapi Kali Ini Super Keji! Cak Nanto Geram: Cara Andi Arief Sangat Buruk

Melihat wacana ini semakin berkembang liar di masyarakat, Guru Besar Ilmu Politik, Prof Maswadi Rauf angkat bicara. Dia menyarankan agar Presiden Jokowi terang-terangan saja menolak wacana maju sebagai cawapres tersebut. 

Agar tidak mengundang kecurigaan publik. Karena orang-orang di sekitar Jokowi masih membuka kemungkinan-kemungkinan tersebut.

"Bukan hanya karena pertimbangan aturan Undang-undang, tapi lebih kepada pertimbangan unsur kepatutan. Presiden Jokowi harus malu dong, gengsi dong. Bangsa kita harus lebih beradab lah," kata Prof Maswadi, tadi malam.

Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Anies Baswedan Tidak Direstui Presiden Jokowi Maju di Pilpres 2024: Seluruh Genderuwo akan Jegat Anies!

Selain faktor kepatutan, ia juga khawatir upaya memonopoli kekuasaan lebih dari 2 periode itu, dapat membuka jalan kekuasaan yang otoriter. Contohnya Putin, itu selama 20 tahun bolak-balik menjabat Perdana Menteri, Presiden, Perdana Menteri lalu Presiden lagi. 

"Itu konyol dan otoriter. Kalau Jokowi punya keinginan itu, berarti otoriter," sentilnya.

Baca Juga: Kader Gerindra Gantikan AWK Sebagai Anggota DPD RI, De Gadjah: Efektif Kawal Kebijakan dan Pembangunan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty

Bagikan Artikel: