WE Online, Medan - Pemerintah diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai kerja sama yang dijalin dengan perusahaan otomotif Malaysia Proton Holding Berhard agar menghilangkan polemik yang muncul.
"Jangan sampai ada muatan politis dalam kerja sama ini," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut Nezar Djoeli di Medan, Senin (9/2/2015).
Belakangan ini, kata Nezar, cukup banyak komentar yang membingungkan terkait kerja sama yang penandatangannya disaksikan Presiden Joko Widodo tersebut. Meski belum disebutkan secara resmi, tetapi informasi yang berkembang jika kerja sama dengan Proton tersebut berkaitan untuk program mobil nasional dan penyambutan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Untuk mengantisipasi munculnya polemik yang berkepanjangan, pemerintah diharapkan mengeluarkan keterangan resmi mengenai kerja sama dengan perusahaan asal Malaysia tersebut.
Jika memang ditujukan untuk program mobil nasional, pemerintah perlu mengembangkan mobil esemka yang sempat diwacanakan Presiden Joko Widodo ketika dalam kampanye. "Mungkin kita akan melahirkan mobil esemka yang luar biasa suatu hari," katanya.
Jika memang program tersebut yang dimaksudkan, sebaiknya pemerintah menjalin kerja samanya dengan perusahaan yang lebih memiliki lisensi seperti dari Jepang.
"Mari kita belajar kepada pihak yang lebih berpengalaman dan memiliki lisensi," kata politisi Partai NasDem tersebut.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyaksikan penandatangan nota kesepahaman antara PT Adiperkasa Citra Lestari dengan perusahaan otomotif Malaysia Proton Holding Berhard. Menteri Perindustrian Saleh Husin menegaskan, penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan kerja sama pihak swasta untuk membuat studi kelayakan atau "feasibility study" bisnis. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
