Peluncuran Rudal Korea Utara Dikutuk Sekjen PBB, Korea Selatan Bilang Nihil Tindakan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres bergabung dengan para pemimpin dunia dalam mengutuk uji peluncuran rudal Korea Utara di seluruh Jepang pada Selasa (4/10/2022).

Stephane Dujarric, juru bicara Sekjen PBB, menyerukan adanya "dialog". 

Baca Juga: Peluncuran Rudal Balistik Korea Utara Dibalas Kontan Amerika dan Korea Selatan, Ini Buktinya

“Sekretaris Jenderal mengutuk keras peluncuran rudal balistik kemungkinan jarak menengah oleh Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) pada 4 Oktober,” kata Dujarric.

“Ini adalah tindakan sembrono dan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan,” imbuhnya.

"Ini juga menjadi perhatian serius bahwa DPRK sekali lagi mengabaikan pertimbangan untuk penerbangan internasional atau keselamatan maritim," katanya.

Rudal Korea Utara terbang lebih dari 2.800 mil dengan kecepatan 17 kali kecepatan suara melintasi Jepang utara sebelum mendarat di Samudra Pasifik, menurut pejabat militer Korea Selatan.

Namun diplomat top Korea Selatan memperingatkan bahwa tidak adanya tindakan oleh Dewan Keamanan PBB (DK PBB) akan menimbulkan keraguan tentang “kelangsungan dan relevansi” badan tersebut.

Meskipun ada beberapa resolusi DK PBB yang melarang Pyongyang melakukan uji coba senjata rudal balistik.

Seoul menggambarkan peluncuran rudal pertama yang terbang di atas Jepang dalam lima tahun, sebagai "tindakan provokasi serius".

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyebutnya "tindakan kekerasan." Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan itu “melanggar hukum,” “mengganggu stabilitas kawasan” dan “bahaya bagi rakyat Jepang.”

AS juga menyerukan pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Rabu (5/10/2022).

Duta Besar Korea Selatan untuk PBB, Hwang Joon-kook, mengatakan kepada Majelis Umum PBB pada Selasa bahwa tindakan nyata diperlukan dari 15 anggota dewan.

“Bagaimana kami menangani masalah DPRK di Dewan Keamanan PBB tidak hanya akan menjadi pesan bagi DPRK, tetapi akan menjadi ujian lakmus tentang kelangsungan hidup dan relevansi Dewan Keamanan. Karena itu, kami mendesak semua negara anggota dan anggota Dewan Keamanan khususnya untuk bergabung dengan kami dalam mengirimkan pesan tegas kepada DPRK untuk memilih jalan yang berbeda,” kata Hwang.