Anggap Ada Upaya Melindungi Anies Baswedan, Pihak Ini Desak KPK Segera Selesaikan Kasus Formula E

Polemik kasus dugaan korupsi Formula E Jakarta terus jadi sorotan. Sebut saja isu upaya kriminalisasi Anies Baswedan oleh Elite Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meski dinilai minim bukti.

Mengenai perkembangan yan ada, Juru bicara Sinergi Merah Putih Efendy mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memutuskan status Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kasus Formula E.

Dia menilai belakangan ada upaya dari pihak tertentu melindungi Anies dalam kasus dugaan korupsi Formula E, salah satunya dengan menjadikan gubernur DKI Itu bakal calon presiden.

"KPK seakan hendak digiring pada isu politisasi dan kriminalisasi Anies atas kasus Formula E," ujar Efendy dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (14/10).

Baca Juga: Nggak Ada Urusan Bambang Tri Keciduk, Eggi Sudjana Harap Jokowi Datang ke Persidangan Kasus Ijazah: Selama Tak Terbantahkan, Maka…

Oleh karena itu, Sinergi Merah Putih menyampaikan tiga tuntutan terhadap KPK. Pertama, segera meningkatkan status kasus Formula dari penyelidikan ke penyidikan.

Kedua, meminta KPK secepatnya menetapkan Gubernur Anies Baswedan sebagai tersangka.

"Kebijakan soal Formula E menurut kami dalam tupoksi eksekutif Pemprov DKI Jakarta, yang bertanggung jawab penuh atas kasus Formula E adalah seorang gubernur," kata Efendy.

Sinergi Merah Putih juga meminta KPK bekerja secara independen dan transparan tanpa terpengaruh oleh intervensi dari pihak mana pun dalam menangani kasus Formula E.

"Kami mendesak dan meminta KPK untuk secepatnya menindaklanjuti kasus tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Sinergi Merah Putih telah melakukan aksi demo mendesak KPK segera menuntaskan kasus dugaan korupsi Formula E.

Baca Juga: Firli Bahuri Mohon Buka Kuping Lebar-lebar! Kalau KPK Nekat Senggol Anies Baswedan, Rocky Gerung Sebut Bakal Diketawain: Duitnya di Mana?

Koordinator lapangan Sinergi Merah Putih Marlin Bato menilai lembaga yang dipimpin Firli Bahuri belakangan melempem mengusut kasus-kasus besar, termasuk Formula E yang diduga merugikan keuangan negara.

"Sejak muncul dugaan mark up dan kejanggalan penggunaan anggaran APBD DKI Jakarta untuk Formula E hingga menjelang akhir masa jabatan Gubernur Anies Baswedan, KPK terus berdalih," ujar Marlin.