Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Perkuat Komitmen Pembangunan Berperspektif Penyandang Disabilitas

Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Perkuat Komitmen Pembangunan Berperspektif Penyandang Disabilitas Kredit Foto: Kemenko PMK
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menko PMK berharap pertemuan High-level Intergovernmental Meeting on the Final Review of the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities: 2013-2022 (HLIGM-FRPD) akan berpengaruh besar dalam menghasilkan rumusan kebijakan yang penting untuk penyandang disabilitas. Menurutnya, dalam pertemuan ini akan terjadi pertukaran pemahaman terkait kebijakan yang mengarusutamakan pemenuhan hak penyandang disabiltas.

Hal ini disampaikannya dalam pembukaan HLIGM-FRPD di Hotel Fairmont Jakarta, Rabu (19/10/2022). Menko Muhadjir menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah memiliki perhatian yang kuat dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan memfasilitasi penyandang disabilitas.

Baca Juga: Menko PMK Muhadjir Tampung Keluh Kesah Pekerja Migran Indonesia Bermasalah di Kamboja

Dia memaparkan bahwa dalam satu dekade terakhir, Pemerintah Indonesia sudah membuat kebijakan khusus untuk penyandang disabilitas, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai penguatan dalam agenda pembangunan nasional, pemerintah juga telah merumuskan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

"Indonesia terus berkomitmen mengarusutamakan perspektif berbasis hak dalam perencanaan pembangunan bagi penyandang disabilitas," ujar Muhadjir.

Menko PMK juga menjabarkan, bentuk keseriusan pemerintah dalam memajukan penyandang disabilitas adalah memberi fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas bertalenta, misalnya dalam bidang olahraga akan disiapkan untuk menjadi atlet. Kemudian, penyandang disabilitas diberikan berbagai pemberdayaan keterampilan dan ekonomi supaya bisa berdikari.

"Pelaksanaan kebijakan dan program juga dilakukan untuk menghilangkan hambatan dan diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Selain itu, kebijakan Pemerintah Indonesia juga berupaya memenuhi hak dan memberdayakan penyandang disabilitas," tegasnya.

Muhadjir berharap, pertemuan internasional ini akan menghasilkan berbagai kebijakan stretegis untuk pembangunan berprespektif penyandang disabilitas, dan berupaya penuh untuk terus memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

"Saya yakin, dengan bekerja sama dan memiliki kemitraan global yang kuat, kita dapat mencapai visibilitas disabilitas, aksesibilitas, inklusi, dan kesetaraan hak," ungkapnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Rena Laila Wuri
Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel: