PDIP Disebut Tiru Narasi SBY: Ketika Itu...

Dengan menjatuhkan sanksi terhadap tokoh PDIP yang menyatakan dukungan terhadap Ganjar Pranowo untuk maju sebagai kandidat di Pilpres 2024, PDI Perjuangan dinilai sedang meniru narasi yang dimainkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pemilu 2004 silam.

Begitulah analisis pengamat politik asal Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Agus Riwanto. "SBY ketika itu mendapat simpati publik yang tinggi, rating SBY naik. Kira-kira PDIP ingin memainkan narasi itu, jadi itu untuk PDIP lagi," katanya.

Baca Juga: Heboh Isu Jokowi Bakal Ambil Alih PDIP dari 'Trah Soekarno' Megawati, Analisis Refly Harun Tajam: Dia Tak Akan Menolak, Butuh Perlindungan!

"Kalau dilihat dari budaya pop, sebenarnya saya lihat ini upaya PDIP justru ingin membuat simpati publik kepada tokoh-tokoh PDIP yang diduga menyatakan diri siap maju sebagai kandidat presiden maupun tokoh yang menyatakan dukungan," jelas Agus.

"Tokoh yang menyatakan kesiapannya kan Pak Ganjar, sedangkan yang mendukung Pak Rudy," ujar Agus di Solo, Kamis (27/10). Agus menilai, dalam hal ini ada kesan PDIP ingin menegaskan sebagai partai yang sedang berkuasa sehingga ketua umum yang seharusnya menyatakan siapa yang menjadi kandidat presiden.

"Kalau ada orang yang berbicara sebelum ketua umum berbicara, itu tidak elok dan harus diberi sanksi. Jadi, buat saya ini strategi politik yang dimainkan PDIP untuk meraih simpati publik, untuk PDIP sendiri dan menaikkan rating itu sendiri," ucapnya

Agus memprediksi dengan strategi tersebut, PDIP berharap publik memberi ruang simpati pada partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu maupun sejumlah kader partai yang ada. "Jadi, sekali lagi, ini positif, bukan negatif," katanya.

"Mau Ganjar atau Puan (yang nantinya diusung PDIP) dua-duanya sama kuat. Kalau PDIP melihat animo publik berdasarkan survei, tampak Ganjar hasilnya lebih tinggi dibandingkan tokoh lain," katanya.

Agus juga menyebut langkah PDIP memanggil Ganjar hingga ke Jakarta merupakan sikap serius sekaligus tidak serius. "Seriusnya, karena sampai dipanggil ke Jakarta, tidak seriusnya cuma ada sanksi teguran. Ada enggak suratnya, secara hukum kan itu bukan sanksi, itu sanksi moral namanya," jelasnya.

Baca Juga: Jokowi Sulit Jadi Ketum PDIP, Pengamat: Suka Tak Suka, PDIP Itu...

"Kalau secara hukum, sanksi itu ditulis, sanksinya apa, kapan dikeluarkan, siapa yang menandatangani dan itu dipublikasikan ke masyarakat. Kan enggak juga," katanya.

Melihat kondisi saat ini, menurut dia, partai ini akan lebih melihat bahwa posisi survei publik lebih menentukan dari keinginan partai. "Saya yakin partai ini akan realistis," pungkas Agus.