Anies Baswedan Sosok Antitesis Presiden Jokowi dan Rezim Sekarang: Dia Membawa Harapan Baru!
Ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia, Refly Harun menyetujui istilah Anies Baswedan adalah antitesis dari Presiden Jokowi atau bahkan antitesis dari rezim sekarang.
“Kalau Anies Baswedan saat ini ya dia seperti hot property. Kelebihannya adalah dia mewakili kelompok yang merasa tidak puas dengan pemerintahan hari ini sehingga dia seperti menawarkan harapan baru atau A New Hope,” jelas Refly, melansir dari youtube channelnya, Rabu (02/11/22).
“Perkara kemudian harapan baru itu tidak terealisasi in the future (di masa depan) itu soal lain tetapi Pemilu itu selalu menawarkan sebuah mimpi dan sebuah harapan baru,” tambah dia.
Anies menurut dia adalah tokoh yang dibutuhkan oleh mereka-mereka yang misalnya tidak begitu sreg dengan kepemimpinan hari ini.
“Nah Anies itu hadir sebagai antitesis dari tidak hanya Presiden Jokowi tapi rezim saat ini,” katanya.
Menuju Pilpres 2024, Refly melihat banyak pula pihak-pihak yang mencoba menjegal Anies.
Mulai dari kasus Formula E, hingga special mission dari Heru Budi Hartono, PJ Gubernur DKI Jakarta untuk mencari kelemahan Anies lainnya.
Baca Juga: Ada Udang di Balik Batu, Pencapresan Buru-buru Anies Baswedan demi Hindari Kasus Formula E
“Mudah-mudahan tidak terjadi sehingga kita bisa punya fair presidensial illusion kalau tidak kita tidak bisa berharap ada kepemimpinan yang mencerahkan di masa depan, tetapi lebih pada kepemimpinan yang dikendalikan oligarki,” kata Refly.
Para politisi dan pejabat kompetitor Anies, kebanyakan sudah tersandera bahkan hampir semuanya terbelenggu dalam dosa politik dan catatan hitam sejarah.
Ada yang terlibat skandal korupsi E-KTP, kasus Semen Mendem, tragedi Wadas hingga kejahatan terhadap perusakan lingkungan dan komunitas.
Refly juga mengingatkan, keinginan Surya Paloh agar membangun kabinet ahli atau zaken kabinet ketika mendeklarasikan Anies bisa tidak terjadi jika dari awal sudah bagi-bagi kursi antara tiga partai yang menjagokan Anies.
“Harusnya harusnya ya kalau menghormati presiden, ya udah serahkan saja dia kepada Mr. presiden. Tapi kalau minta jatah ini jatah itu dan lain sebagainya Itu yang kemudian akan membuat pemerintahan tidak berjalan sebaik-baiknya,” kata dia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Sabrina Mulia Rhamadanty
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty