Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Mas Anies Kena Lagi, Gembong PDIP Sorot Persoalan APBD DKI yang Baru Terserap Setengah: Banyak Campur Tangan TGUPP

Mas Anies Kena Lagi, Gembong PDIP Sorot Persoalan APBD DKI yang Baru Terserap Setengah: Banyak Campur Tangan TGUPP Kredit Foto: Instagram/Gembong Warsono
Warta Ekonomi, Jakarta -

Persoalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang baru terserap setengah dinilai merupakan akibat dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di era Gubernur Anies Baswedan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono.

Gembong mengatakan pada tahun 2023, banyak program yang tidak disusun oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kebanyakan justru dibuat oleh TGUPP Anies saat itu.

Baca Juga: Gembong PDIP 'Seruduk' Anies Baswedan Soal Janji Politik: Hanya 5 dari 23 yang Dipenuhi!

"Program yang didaratkan di dinas A sebetulnya inisiatornya bukan kepala dinasnya, tapi mungkin inisiatornya muncul dari TGUPP," kata Gembong saat dikonfirmasi, Rabu (2/11/2022).

Karena tak dibuat oleh Kepala SKPD, maka eksekusinya jadi lamban. Hal ini akhirnya membuat APBD juga ikut sulit terserap.

"Sehingga dalam eksekusi mereka jadi setengah-setengah, karena itu maka yang terjadi penyerapannya akan rendah," jelasnya.

Selama Anies menjabat, Gembong juga menyebut TGUPP kerap melakukan intervensi terhadap kinerja SKPD DKI. Hal ini membuat Kepala Dinas merasa tertekan dan sulit mengambil keputusan.

"Seorang kepala dinas kan akan merencanakan membuat program, kemudian menganggarkan suatu program kegiatan," tuturnya.

"Tetapi kalau perencanaan program bukan muncul dari dia, ujungnya saat eksekusi kan jadi ragu, itu yang menghambat penyerapan," tambahnya.

Baca Juga: Sudah Nggak Lagi Analisis Hidungnya Jokowi, dokter Tifa Ngaku Sejak Kecil 'Temenan' sama Anies Baswedan: Sama-sama Punya Prestasi!

Karena itu, ia mendukung Heru yang tak membentuk TGUPP seperti Anies. Diharapkan dengan tak adanya TGUPP maka program prioritas bisa dikerjakan dengan baik.

"Ini harus dilakukan percepatan dan eksekusi, karena kemarin ada banyak campur tangan TGUPP, namun SKPD tidak berani ngomong. Ini persoalannya, sehingga menghambat proses penyerapan sangat signifikan," kataGembong.

APBD DKI 2022 

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ayu Almas

Bagikan Artikel: