Risiko Masuk Jurang Kemiskinan, Kemnaker Nilai Ketidakstabilan Situasi Telah Membuat Buruh Terancam

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan menghadiri Governing Body International Labour Organization (GB ILO) ke-346 di Jenewa, Swiss. Indonesia merupakan anggota reguler GB ILO periode 2021-2024.

Dalam forum yang berlangsung dinamis tersebut, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengungkapkan adanya ketimpangan sangat kompleks di hampir semua negara, maupun 'ketidaksetaraan horizontal', atau perbedaan pendapatan antarkelompok dan lain sebagainya.

Baca Juga: Tak Cuma Kuat Agamanya, Kemnaker Dorong Santri Menjadi Pengusaha: Jadilah Tulang Punggung Masyarakat

"Tingkat ketimpangan yang tinggi mengandung risiko yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, melemahkan mobilitas sosial dan meningkatkan risiko sosial dan ketidakstabilan politik," ujar Anwar Sanusi melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta, Selasa (8/11/2022).

Menurut Anwar, dampak sosial ekonomi dari pandemi COVID-19 dan krisis yang sedang berlangsung seperti terganggunya rantai pasokan, inflasi yang tinggi, ketegangan geopolitik, dan bencana akibat perubahan iklim, membuat ketidaksetaraan semakin buruk. 

"Berbicara atas nama negara Anggota ASEAN mengungkapkan pentingnya mengurangi ketidaksetaraan di dunia kerja, sebagai sarana untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan aman untuk semua," katanya.

Ditambahkan Sekjen Anwar, ASEAN memandang perlunya ILO untuk melibatkan organisasi regional seperti ASEAN dan pihak-pihak terkait untuk mempercepat implementasi strategi ILO. Langkah ini diperlukan untuk mengurangi dan mencegah ketidaksetaraan di dunia kerja periode 2022-2027, serta mencerminkan semangat kesetaraan, keragaman, dan inklusivitas.

Baca Juga: NasDem Buka-bukaan, Ternyata Deklarasi Koalisi Buat Anies Baswedan Bisa Batal!

"ASEAN menantikan elaborasi lebih lanjut tentang strategi dan peta jalan dari ILO untuk menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam tindakan nyata untuk mempromosikan lingkungan yang berkelanjutan, inklusif, dan aman bagi pekerja kita," ujarnya.

Anwar Sanusi menegaskan, negara-negara ASEAN telah berkomitmen mengatasi dampak ketimpangan akibat pandemi COVID-19. Hal tersebut dilakukan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan serta program dan proyek untuk mengatasi ketimpangan vertikal dan ketimpangan horizontal. "Seperti ketimpangan upah, gender, dan akses terhadap perlindungan sosial, ekonomi dan kesempatan kerja yang layak," ujarnya.

Baca Juga: Serikat Buruh Migran Indonesia Dirikan Minimarket, Kemenaker Harap Dapat Sejahterakan PMI

Anwar Sanusi mengungkapkan ASEAN juga telah mengesahkan Pernyataan Bersama Menteri Tenaga Kerja ASEAN untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja, khususnya dengan mengurangi ketimpangan tenaga kerja dan pekerja migran yang terkena dampak pandemi pada tahun 2020. 

Baca Juga: Dapat Dukungan Jokowi, Modal Prabowo Memang Lebih Unggul Dibandingkan Anies Baswedan: Relasinya...

"ASEAN juga akan terus bekerja sama dalam meningkatkan portabilitas manfaat jaminan sosial bagi pekerja migran melalui pertukaran informasi dan data serta koordinasi yang lebih erat antar lembaga jaminan sosial. Komitmen ini telah disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja ASEAN dan akan disahkan oleh Pemimpin ASEAN November ini," katanya.