Wujudkan Transisi Energi, Indonesia Butuh US$50 Milliar dalam Satu Dekade ke Depan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong percepatan pembangunan pembangkit yang ramah lingkungan yang berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) untuk meningkatkan pasokan kelistrikan nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, dalam satu dekade ke depan, pemerintah akan membangun pembangkit listrik berbasis EBT dengan total kapasitas mencapai 22 GW yang diperkirakan akan menghabiskan biaya cukup besar. 

Meski mahal, membangun pembangkit listrik berbasis EBT adalah salah satu cara untuk mengakselerasi dalam proses transisi energi dan mengejar target Net Zero Emission pada tahun 2060 karena pembangkit EBT sudah tentu merupakan pembangkit tanpa emisi karbon.

Baca Juga: Arifin Tasrif: Perlu Kolaborasi untuk Capai Target NZE 2060

"Pembangunan pembangkit EBT dalam 10 tahun mendatang, akan memakan biaya sebesar 50 miliar dolar AS," ujar Arifin dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (14/11/2022). 

Dengan biaya yang besar tersebut, pemerintah harus memberikan kemudahan kepada investor untuk menanamkan modalnya di sektor pembangkit EBT dengan cara membuat kebijakan dan regulasi yang memudahkan serta mampu membuat investor tertarik untuk berinvestasi.

Salah satunya yang telah diberlakukan adalah Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik yang baru disahkan September lalu.

Kemudian ada pula Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT) yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang saat ini masih bergulir proses pembahasannya.

"Jadi ini merupakan kesempatan yang sangat bagus kepada komunitas bisnis untuk datang dan berkolaborasi dalam membangun energi yang lebih hijau," ujarnya.