Meneropong Potensi Maritim Indonesia Sebagai Kekuatan untuk Menghadapi Asing

Posisi Indonesia yang sangat strategis dalam poros maritim dunia sangat diincar oleh negara besar, kata pakar maritim dan kelautan Prof Widi Agoes Pratikto.

Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya itu mengatakan Indonesia sebagai negara memiliki potensi besar.

Baca Juga: Pelabuhan KCN Dianggap Jadi Bagian Penting Wujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia

"Negara Indonesia merupakan negara maritim yang sangat memahami semua sumber daya alamnya. Jiwa bela negara warga negara Indonesia juga sudah merupakan modal, juga militer, TNI kita," kata Prof Widi, dalam kanal YouTube Refly Harun, dikutip Warta Ekonomi.

Namun Prof Widi mengingatkan, implementasinya harus ada kerja sama nyata antarlini baik pemerintah, sipil, hingga pemangku kepemtingan yang ada.

"Peran negara seharusnya semakin besar terhadap keseimbangan kekayaan antarrakyat yang ada di negara ini," tegasnya.

Selain itu, jalur diplomasi juga harus dimanfaatkan. Prof Widi mengatakan, jika Indonesia ingin menjadi negara besar, berperanlan melalui organisasi-organisasi regional dan global yang ada seperti ASEAN, CTI, dan D8.

"Sebenarnya momentum G20 merupakan refleksi kita sebagai negara yang merdeka, yang berdaulat. Kita negara yang berbicara lurus dan tidak menghamba," imbuhnya.

Mantan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan itu menambahkan, komunikasi dengan China dan Amerika Serikat juga penting diterapkan mengingat tujuan menegakkan kedaulatan terutama di wilayah laut.

Aspek pertahanan pun penting, katanya, termasuk membeli alat canggih yang dipakai militer untuk penguasaan teritorial yang dalam praktiknya itu penting.

"Hubungan baik dengan segala 'penguasa di laut' termasuk dengan US Pacific Command juga baik ... Selama kita memiliki ilmu, kita berhubungan itu partnership sifatnya," terangnya.

"China demikian, tetapi ketika demarkasi Natuna yang dianggap melewati nine dash line China, Kementerian Luar Negeri harus mengambil action yang dimaksudkan mempertahankan kedaulatan negara itu," tambahnya.

China itu mempraktikkan nine dash line-nya untuk menginjak daerah Natuna, Filipina, Malaysia, Brunei, dan sebagainya. 

Prof Widi pun mengingatkan situasi nyata "penguasa laut" adalah benar adanya.

"Secara sains, di laut itu paling kuat Amerika, secara keilmuwannya, secara investasinya. Namun jangan lupa China yang 'kuat' dengan tindakan illegal fishing," tutur profesor dari ITS itu.

Menghadapi itu semua, Prof Widi menyarankan, Indonesia harus menjadi hard state, bukan soft state.

"Hard state semua itu basisnya hukum yang dipimpin orang cerdas, cakap, pengalaman, dan berani menghadapi tantangan, permasalahan," katanya.

"Kalau (Indonesia) berpijak pada itu, 5-10 tahun Indonesia bisa menjadi negara yang dihormati (gain respect), negara yang disegani dan sebagainya," tegasnya.