Benny Si Paling Tempur di Lapangan, Dinilai Pantasnya Hidup di Era Soeharto

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga angkat bicara soal viralnya video Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani yang meminta izin di depan Presiden Joko Widodo untuk bertempur melawan serangan lawan tentu sangat tidak layak.

"Permintaan yang mengarah pada penggunaan fisik itu tak selayaknya diutarakan relawan, terlebih sebagai pejabat publik. Benny seolah masih hidup di negara otoriter, yang membenarkan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian masalah," kata Jamil kepada Warta Ekonomi.

Padaha, lanjut Jamil, Benny sekarang hidup dan berkiprah dalam negara demokrasi. Penyelesaian berbagai persoalan seharusnya melalui dialog dan musyawarah.

"Karena itu, Benny tampaknya memang belum layak hidup di negara demokrasi. Benny seharusnya hidup di zaman Orba," jelasnya.

Dia menilai Benny sebagai pejabat publik, sangat tidak layak memimpin instansi pemerintah.

"Orang seperti itu tak sesuai memimpin di era reformasi yang mengedepankan demokrasi,"

"Karena itu, sepantasnya Jokowi mencopot Benny sebagai Kepala BP2MI. Hal itu diperlukan agar instansi pemerintah tidak ada dipimpin orang yang menyukai kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Orang seperti ini tidak sejalan dengan semangat reformasi," kritiknya.