Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Ganjar Pranowo Geber Digitalisasi Manajemen Talenta ASN, Cegah Tuntas Nepotisme dan Jualan Jabatan

Ganjar Pranowo Geber Digitalisasi Manajemen Talenta ASN, Cegah Tuntas Nepotisme dan Jualan Jabatan Kredit Foto: Twitter/Ganjar Pranowo
Warta Ekonomi, Jakarta -

Provinsi Jawa Tengah dinilai berhasil dalam membangun sistem manajemen talenta (talent management) dan peningkatan pelayanan kepegawaian di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Melalui sistem Merit yang semua berbasis smart birokrasi (dari manual ke digital), promosi dan mutasi  ASN di Jateng guna mengisi pos jabatan,  bukan berdasarkan senioritas atau kedekatan, namun berdasarkan talenta-talenta terbaik sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja. 

Sistem manajemen talenta yang dibangun Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga berhasil menggerus budaya titipan, setoran, ataupun praktik-praktik jual beli jabatan.

Maka tidak heran, sistem meritokrasi yang diciptakan Jateng menjadi rujukan provinsi lain. Bukan itu saja, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan Anugerah Meritokrasi Tahun 2021. Dalam penghargaan itu, Jateng unggul dengan poin 335,5 atau kategori Sangat Baik. 

KASN juga mempercayakan Pemprov Jateng menggelar sendiri  Anugerah Meritokrasi kepada kabupaten /kota di Jateng yang telah menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen ASN dengan kategori Baik. 

Analis SDM Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surakarta, Nirwan Pambudi mengakui, penerapan manajemen talenta yang dilakukan Pemprov melalui BKD Jateng sudah sangat baik, dan menjadi kiblat bagi BKD di kabupaten/kota.

''Kami mengapresiasi indeks meritokrasi provinsi dengan kategori nilai Sangat Baik. Jadi menurut kami layak mendapatkan penghargaan di nasional. Kami pun berusaha menerapkan sistem ini dalam perekrutan ASN,'' katanya saat dihubungi, Rabu (7/12).

Menurut dia, mengacu apa yang dilakukan provinsi, BKD Surakarta pun sudah berusaha maksimal dalam pengangkatan ASN sesuai dengan kompetensi. Memang ada beberapa ASN yang antara kualifikasi pendidikan dan jabatannya tidak klop, tapi dia memastikan semua didasarkan kompetensi, integritras dan kinerja bukan faktor like and dislike, kedekatan atau latar belakang politik. 

''Kalau di Solo rata-rata tidak ada unsur intervensi politik. Itu kami buktikan dengan mekanisme baru proses pada seleksi terbuka jabatan pengawas (eselon IV) di  unsur wilayah. Kami buka jabatan lurah, kasi kecamatan. Kami ukur kompetensinya, pengalaman kerjanya, kinerjanya. Kalau memenuhi syarat, ya ditempatkan sesuai jabatan,'' tandasnya.

Di juga menegaskan, sebagai pihak yang mengawal promosi, mutasi jabatan, termasuk jabatan struktural tertinggi mulai kepala dinas hingga sekda di Surakarta, pihak-pihak yang berkepentingan dijamin ''tidak bermain'' setoran, uang, upeti, dan gratifikasi.

''Seperti provinsi Jateng, Surakarta juga menyabet penghargaan KASN dengan kategori Baik dalam meritokrasi. Kunci keberhasilan ini tak lepas dari kebijakan pimpinan (walikota) yang memberikan support,'' tandasnya.

Baca Juga: Antisipasi Penipuan Berkedok Investasi, OJK Perkuat Literasi Keuangan ke UMKM dan Ibu Rumah Tangga

Halaman:

Editor: Ferry Hidayat

Bagikan Artikel:

WE Academy

Aspek Hukum Perkreditan & Administrasi Kredit

Aspek Hukum Perkreditan & Administrasi Kredit

Lihat Semua