Keempat, sambung Benni, pemerintah tengah menyiapkan pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) pada masing-masing provinsi baru sebagai lembaga representasi masyarakat adat. Kelima, pelaksanaan komitmen hibah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di wilayah baru.
"Ada hibah sebagai salah satu sumber pendapatan awal yang diberikan oleh provinsi induk maupun kabupaten/kota yang ada di wilayah-wilayah (provinsi) yang baru," terangnya.
Baca Juga: Kemendagri Tegaskan Pembentukan DOB Papua Demi Pelayanan Publik yang Lebih Efektif dan Efisien
Keenam, penyerahan aset yang terdapat di wilayah provinsi baru, baik yang dimiliki provinsi induk maupun yang dimiliki kabupaten/kota cakupan wilayah provinsi baru. Aset tersebut merupakan modal awal dalam penyelenggaraan pemerintahan di tiga provinsi baru.
"Di samping enam hal tadi yang sudah saya sampaikan di awal dengan kondisi yang diharapkan akan semakin baik, dalam arti kata penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan itu bisa dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien," tandas Benni.
Baca Juga: Wapres Ajak Satukan Hati dan Tujuan untuk Percepat Pembangunan Papua
Benni melanjutkan, pemerintah berharap penyiapan fondasi yang tengah berjalan ini harus segara dituntaskan. Untuk itu, pemerintah mendorong masyarakat asli Papua agar bersama-sama dengan pemerintah provinsi yang baru terbentuk melakukan terobosan dan inovasi dalam membangun daerahnya.
"Peluang-peluang atas potensi-potensi inilah yang harus dimanfaatkan oleh seluruh penjabat gubernur maupun sekda yang saat ini ada. Sehingga masing-masing provinsi ke depan mempunyai unggulan-unggulan, mempunyai inovasi-inovasi, mempunyai kreativitas-kreativitas untuk melakukan setiap perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dalam segala aspek, (baik) pemerintahan, pembangunan, (hingga) pelayanan publik," cetus Benni.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Editor: Ayu Almas
Tag Terkait: