'Eneg' Lihat Orang Kemenkeu Sampai Ancam Angkat Senjata, PKS Anggap Wajar Permintaan Bupati Meranti, Jokowi Diminta Berbenah!

Publik dihebohkan dengan video yang menampilkan keberanian Bupati Meranti Muhammad Adil yang tanpa rem mengkritik Kementerian Keuangan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) minyak di wilayah yang dipimpinnya. Tak tanggung-tanggung, Adil bahkan menyinggung angkat senjata, memisahkan diri dari Indonesia, sampai eneg lihat orang kemenkeu.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menilai aturan terkait dana bagi hasil ini sudah lama berlaku sehingga beberapa poin dalam aturan tersebut sudah tidak relevan. Terutama kalau dikaitkan dengan semangat otonomi daerah dan upaya percepatan peningkatan kesejahteraan daerah-daerah terpencil.

Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Langkah Bupati Kepulauan Meranti Sudah Tepat: Mereka Sudah Kelamaan Nonton Kekayaannya Dibawa ke Jakarta!

Baca Juga: Kecurigaan Gatot Nurmantyo Nggak Main-main Soal Jokowi Tiga Periode: Ada Orang Dekat Presiden yang Jadi Pengkhianat!

Karena itu Mulyanto menilai apa yang disampaikan Bupati Meranti, Muhammad Adil, sebagai permintaan yang wajar. Ia yakin selain Muhammad Adil masih ada pejabat daerah lain yang mempunyai aspirasi serupa.

“Presiden harus berani membuat terobosan yang menguntungkan masyarakat daerah penghasil migas dan minerba. Jangan sampai mereka terus dieksploitasi tapi tidak sejahtera.Ini kan tidak adil dan juga bertentangan dengan ruh konstitusi bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat," ujar Mulyanto dalam keterangan resmi yang diterima redaksi wartaekonomi.co.id, Senin (12/12/22).