'Eneg' Lihat Orang Kemenkeu Sampai Ancam Angkat Senjata, PKS Anggap Wajar Permintaan Bupati Meranti, Jokowi Diminta Berbenah!

Mulyanti juga mendesak Presiden Jokowi agar melibatkan semua pemangku kepentingan agar tidak ada daerah penghasil migas yang merasa dieksploitasi tapi tidak dapat menikmati hasilnya.

"Pemerintah harus adil terhadap daerah penghasil migas yang miskin. Jangan hanya menyedot SDA dari tanah leluhur mereka lalu setelah itu meninggalkan penderitaan bagi masyarakat,” jelasnya.

Mulyanto juga mengingatkan Presiden Jokowi mengenai potensi gejolak perlawanan yang bisa saja terjadi akibat masalah ini. Menurut Mulyanto, hampir tiap gejolak yang ada selalu diawali dengan masalah yang serupa.

Baca Juga: Jokowi Pernah Teriak Sudah Dipesan Ribuan Unit, PKS Minta Subsidi Kendaraan Listrik Dialihkan ke Mobil Esemka: Saya Yakin Diborong!

“Presiden harus belajar dari sejarah yang ada. Bahwa hampir semua gejolak atau perlawanan di daerah kepada Pemerintah pusat dipicu oleh urusan bagi hasil ini," kata Mulyanto.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu mendesak Presiden segera mengevaluasi persentase bagi hasil untuk daerah penghasil migas.

Baca Juga: NasDem Sudah Sungguh-sungguh Soal Anies Baswedan, PKS dan Demokrat Ngaku Sudah 90 Persen, Zulfan Lindan: Masa Nggak Naik-naik…

"Sudah saatnya Presiden memperhatikan kembali aturan dana bagi hasil migas ini,” jelas Mulyanto.

Bukannya tanpa alasan, Mulyanto menganggap masalah ini sudah menyinggung ranah sensitif terkait kedaulatan Indonesia. Karenanya dibutuhkan langkah yang jelas untuk mengatasi masalah ini oleh Presiden.

“Buatlah besaran persentase bagi hasil yang adil dan masuk akal. Jangan sampai daerah penghasil migas kecewa lantaran tidak dapat menikmati hasil eksploitasi SDA mereka secara wajar," kata Mulyanto.

Sebelumnya, Adil dengan penuh keberanian di hadapan Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, mengeluarkan uneg-unegnya tentang tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang ia anggap tak adil didapatkan oleh masyarakatnya.