Implementasi FOLU Net Sink 2030, Menteri LHK: Beri Contoh Konkret kepada Masyarakat!

Pada TA. 2023 direncanakan penyelesaian penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional tersebut akan dilakukan secara menyeluruh pada 22 Provinsi berikutnya di Pulau Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. 

"Rencana kerja yang telah disusun pada 12 Provinsi harus ditindaklanjuti dengan kerja nyata dalam pencapaian targetnya dengan kolaborasi seluruh stakeholder terutama berkenaan dengan SDM, sarana prasarana, anggaran, dan pasar," jelasnya.

Baca Juga: Menteri LHK Sampaikan Langkah dan Upaya Sinergis Pemerintah Indonesia Kelola Air Tanah di Forum PBB

Ia meminta kepada seluruh jajaran KLHK untuk dapat membangun program/kegiatan yang secara terukur dapat diimplementasikan di tingkat tapak pada 12 Provinsi yang telah menyusun Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030.

"Kerja nyata selama ini yang telah dilakukan harus bisa dicatat sebagai eviden secara akuntabel dengan Measurement, Reporting, and Verification (MRV) yang dapat diimplementasikan di tingkat tapak. Sehingga upaya nyata tersebut dapat dilakukan penilaian karbonnya dalam rangka pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC)," tegas Menteri Siti.

Baca Juga: Perkuat Penanganan Sampah Laut, KLHK Jalin Kerja Sama dengan Sekretariat ASEAN dan GIZ Jerman

Sasaran yang ingin dicapai melalui implementasi Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 adalah tingkat pencapaian emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO2e pada tahun 2030 dan seterusnya meningkat menjadi -304 juta ton CO2e pada tahun 2050 sehingga emisi bersih di tingkat nasional (semua sektor) menjadi 540 juta ton CO2e atau setara dengan 1,6 ton CO2e per kapita.

"Sasaran yang ingin dicapai tersebut berkonsekuensi pada upaya dan kerja keras yang harus terus ditingkatkan oleh semua pihak secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Target pencapaian yang cukup besar hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi dan sinergitas seluruh stakeholder: Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat," jelas Menteri Siti.