Jokowi Bisa Bimbang, Wakil Rakyat Ajak Elite Pemerintahan Riau Dukung Bupati Meranti: Kapan Lagi...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota DPRD Meranti Sopandi satu suara dengan apa yang dinyatakan oleh Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil.

Dirinya terus menyorot tajam bagaimana porsi DBH Migas bagi daerah penghasil khususnya daerahnya sendiri tidaklah sesuai dengan hasil minyak.

Baca Juga: Walau Kritiknya Pedas, Ucapan Bupati Meranti Idealnya Jadi Sinyal Evaluasi Buat Pemerintahan Jokowi

Untuk itu dirinya mendukung penuh usaha serta kritikan dari Adil yang ditujukan kepada pemerintah pusat dibawah Joko Widodo alias Jokowi.

"Saya mendukung penuh perjuangan Bupati Meranti Muhammad Adil yang baru-baru ini menyatakan daerah penghasil seperti Meranti, DBH-nya sangat kecil sekali. Padahal kita termasuk kabupaten termiskin dan daerah perbatasan di Riau," ujar Sopandi.

Dia memandang aturan yang mengatur pembagian DBH Migas belum sepenuhnya adil bagi daerah penghasil. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut, untuk minyak bumi dibagi dengan imbangan 85 persen untuk pemerintah pusat dan 15 persen untuk pemerintah daerah.

Baca Juga: Drama Bupati Meranti, Data Besarnya Dukungan Pemerintahan Jokowi Dibongkar Habis: Bukankah Ini...

"Harusnya paling tidak, bagi hasil bisa menjadi 50 persen untuk daerah penghasil dan 50 persen untuk pusat. Kalau 15 persen, apa yang mau kita bangun di Riau ini. Contohnya Meranti hampir 41 ribu lebih penduduk bergantung nasib di Malaysia, kalau tidak bekerja di sana mau makan apa," beber Politisi PAN itu.