Langsung di Depan Heru Budi, Elit PDIP Nggak Ditahan-tahan: Kebijakan Pak Pj. Bikin Kegaduhan, Sangat Minus!
Kredit Foto: Instagram/Heru Budi Hartono
Ketua Fraksi PDIP, Gembong Warsono, mengkritisi kebijakan Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang dinilai kerap membuat kegaduhan. Salah satu hal yang paling ditekankan Gembong adalah kemampuan komunikasi publik Heru yang menurutnya kurang baik.
Semua kritik tersebut disampaikan langsung kepada Heru saat sang kepala sekretariat presiden itu bersilaturahmi ke Fraksi PDIP DKI Jakarta.
"Perlu saya sampaikan pada pak Pj ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pak Pj. Pertama, yang menjadi kegelisahan fraksi PDIP soal komunikasi publik pak Pj yang relatif lemah," ujar Gembong, Senin (19/12/2022).
Komunikasi publik yang buruk tersebut, kata Gembong terbukti dengan banyaknya kegaduhan yang terjadi atas kebijakan-kebijakan yang diputuskannya belakangan ini.
"Kebijakan yang dimunculkan pak Pj menimbulkan kegaduhan," katanya.
Baca Juga: Nilai Kenaikan Upah Minimum Tak Masuk Akal, Partai Buruh Siap Menggugat Heru Budi Hartono!
Ia mencontohkan dengan kebijakan penetapan batas usia maksimal bagi pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) menjadi 56 tahun. Karena komunikasi publik Heru yang kurang baik, kebijakan tersebut jadinya malah membuat masyarakat gaduh.
"Walaupun tujuan pak Pj adalah sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan undang-undang, namun ini menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Ini rakyat kecil yang mengais rezeki di jalanan ibaratnya, di got-got, penyapu jalan merasa gelisah," paparnya.
Contoh lain dari kebijakan Heru yang bikin gaduh karena komunikasinya yang kurang baik adalah mengganti slogan Jakarta. Diketahui bahwa slogan itu berubah dari asalnya Maju Kotanya, Bahagia Warganya menjadi Sukses Jakarta untuk Indonesia.
Gembong mengungkapkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan penjelasan rinci soal penggantian kebijakan itu karena komunikasi publik yang buruk dari Heru.
"Kami kemarin jadi bulan-bulanan juga sama awak media," ucapnya.
"Kami Fraksi PDIP menilai kebijakan pak Pj dalam hal ini sangat minus, sangat minus bukan sekadar minus," tegasnya.
Baca Juga: Tanda-tanda Penghapusan Jejak Anies Baswedan di Jakarta Mulai Terlihat, Heru Budi Jadi Penyebabnya
Oleh karena itu, ia meminta agar eks Wali Kota Jakarta Utara itu memperbaiki komunikasinya. Anggota komisi A DPRD DKI itu juga meminta agar jajaran di bawah Heru mampu memberikan penjelasan soal kebijakan apapun agar tak menjadi pertanyaan masyarakat.
"Artinya ke depan pak Pj menggerakkan seluruh potensi SKPD untuk bekerja sama bahu membahu apa yang disampaikan Pj harus mampu diterjemahkan oleh SKPD," tandasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ayu Almas
