Kredit Foto: Instagram/Heru Budi Hartono
Menurut Gembong, masyarakat tidak mendapatkan penjelasan rinci soal penggantian kebijakan ini sehingga banyak pihak yang mempertanyakannya.
"Kedua soal komunikasi publik Kaitan dengan slogan sukses Jakarta untuk Indonesia. Kami kemarin jadi bulan-bulanan juga sama awak media," tuturnya.
"Kami Fraksi PDIP menilai kebijakan pak Pj dalam hal ini sangat minus, sangat minus bukan sekadar minus," jelasnya.
Karena itu, ia meminta agar Heru memperbaiki komunikasi publik. Jajarannya di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga harus mampu memberikan penjelasan soal kebijakan apapun agar tak menjadi pertanyaan masyarakat.
"Artinya kedepan pak Pj menggerakkan seluruh potensi SKPD untuk bekerja sama bahu membahu apa yang disampaikan Pj harus mampu diterjemahkan oleh SKPD," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto
