APBN 2023 Tak Sebesar Tahun 2022, Menteri LHK Fokuskan Pembangunan SDM Hingga IKN Nusantara

Menteri Siti mengajak jajarannya untuk terus mendorong pergerakan milestone dari langkah korektif perbaikan, menuju peningkatan produktivitas lingkungan dan hutan serta perlindungannya.

"Kita perlu untuk menjaga momentum, untuk terus tumbuh dan semakin tangguh, termasuk dalam tugas-tugas di KLHK," katanya.

Baca Juga: Perkuat Penanganan Sampah Laut, KLHK Jalin Kerja Sama dengan Sekretariat ASEAN dan GIZ Jerman

Sebagaimana arahan Presiden, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 difokuskan untuk mendukung enam kebijakan. Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.

Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara.

Kelima, revitalisasi industri. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

Baca Juga: KLHK Ungkap Upaya Indonesia dalam Cegah Kenaikan Suhu Global di Bawah 2 Derajat Celcius

"Fokus pelaksanaan APBN tersebut perlu dijadikan dasar dalam pembangunan sektor LHK Tahun 2023, melalui langkah-langkah yang konsisten dan terukur," ujar Menteri Siti.

Presiden juga memberikan arahan dalam pelaksanaan APBN 2023 harus dapat dikendalikan secara detail setiap belanja yang ada, tidak terjebak pada rutinitas, dan sedapat mungkin tidak hanya bekerja secara sektoral. K/L dan Pemda juga harus mendukung belanja produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM, dengan meningkatkan persentase tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam pengadaan barang.