Pengusaha Batu Bara Desak Pemerintah Segera Revisi HBA

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia meminta pemerintah untuk merevisi formula harga batu bara acuan (HBA) agar mencerminkan harga jual di pasaran.

Menurutnya, formula saat ini ditentukan berdasarkan indeks Globalcoal Newcastle Index (GCNC), Newcastle Export Index (NEX), Index Platts, dan Indonesia Coal Index (ICI) yang mana keempatnya dibagi menjadi 25 persen.

"Di mana dari keempat indeks tersebut dibagi empat dan yang menjadi pertanyaanya adalah dari batu bara Indonesia berapa bayar pajaknya," ujar Hendra saat dikonfirmasi Warta Ekonomi, Jumat (13/1/2023).

Baca Juga: Hati-hati! Kondisi Geopolitik Eropa Masih Berdampak pada Harga CPO dan Batu Bara

Hendra mengatakan bahwa saat ini berdasarkan aturan yang ada pengusaha membayar pajak berdasarkan yang tertinggi di antara HBA atau harga jual.

"Sehingga kita bayar pajaknya yang kalau dia pemegang IUPK yang tarif pajaknya 28 persen yang tertinggi di mana dia jualnya 200 dolar, tapi dia bayar pajaknya yang berdasarkan HBA yang misalnya 305 dolar, nah ini kan enggak fair jadi kalau dihitung-hitung dia bayar pajak bukan 28 persen mungkin 40 persen atau lebih," ujarnya. 

Lanjutnya, hal tersebut telah terjadi sejak Juni 2021. Selain itu, Hendra menyebut bahwa saat ini harga indeks batu bara Australia sudah tidak sejalan lagi dengan indeks yang ada di Indonesia. 

"Indeks harga batu bara Australia sudah tidak sejalan lagi dengan indeks kita, akhirnya kita bayar HBA-nya lebih tinggi," ungkapnya.

"Kita maunya formula HBA segera direvisi agar HBA kita paling tidak bisa mencerminkan harga jual di pasaran, jadi kita jual 100 ya kita bayar pajak 100, kalau sekarang kita bisa bayar pajak 150, 160," imbuhnya.