Anwar Abbas Sentil Masalah Pekerja Tiongkok, 'Jangan-Jangan yang Dikeruk Lebih Besar dari yang Indonesia Dapat

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mempertanyakan data yang dimiliki pemerintah terkait profil PT GNI.

"Pernyataan pemerintah melalui Menkopolhukam yang meminta PT GNI supaya bersikap terbuka dalam menyediakan data kepada pemerintah telah membuat kita bertanya-tanya tentang masalah kejujuran dari PT GNI selama ini sehingga akibatnya pemerintah tidak memiliki data dan informasi yang lengkap serta akurat tentang berbagai hal yang terkait dengan usaha dari PT GNI tersebut," kata Anwar.

Ia menyesalkan PT GNI terkesan tidak tunduk dan patuh kepada ketentuan yang ada di Indonesia, sehingga patut dicurigai kemungkinan ada penyelewengan dan pelanggaran hukum.

"Akibat dari tindakan mereka negara dan rakyat Indonesia telah dirugikan padahal dalam konstitusi negara kita seperti yang terdapat dalam pasal 33 UUD 1945 ayat 3 telah dinyatakan dengan tegas bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," jelasnya.

Ia mempertanyakan, jangan-jangan yang dikeruk dari SDA Indonesia juah lebih besar yang didapat oleh China ketimbang Indonesia.