Kasus Morowali: Ketimpangan yang Dialami TKI Sangat Nyata

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat berpendapat TKI di PT Gunbuster Nickel Indonesia (PT GNI) mengalami ketimpangan yang nyata pada kasus Morowali.

Ketimpangan tersebut lahir lantaran Pemerintah lebih mengedepankan kepentingan investor, dalam konteks ini China, daripada rakyat dalam negeri.

Hal ini terlihat dari bagaimana Pemerintah membiarkan TKA China juga merambah pekerjaan kasar sehingga makin mengikis pekerja domestik.

Baca Juga: Sudah Makan Korban Jiwa, DPR Sebut Kemenperin Tidak Peka Karena Putuskan Tunda Rapat Soal Bentrok PT GNI

Terlebih, lanjut dia, sudah bukan hal baru TKA mendapatkan benefit yang lebih baik daripada TKI.

Dari kabar yang beredar, disebutkan bahwa proporsi TKA China di PT GNI hanya sekitar 10% dari total TKI, yakni sekitar 1.300 pekerja. Sementara TKI di sana berjumlah sekitar 11 ribu orang.

Namun, Jumhur yakin klaim tersebut adalah kebohongan.

“Kalau yang pakai visa kerja, boleh jadi iya. Tapi, kita tahu sekarang orang luar masuk tapi datanya nggak pernah dikeluarkan,” ujar dia, dalam video yang diunggah di kanal YouTube Realita TV, dikutip Sabtu (21/1/2023).

Baca Juga: Beber 'Tumpukan' Alasan di Balik Bentrok di PT GNI, JATAM Sampaikan Permohonan ke Jokowi dan Kapolri

Sementara itu, asumsi mengenai pemicu bentrok dari kalangan pejabat negara juga kerap menyudutkan TKI. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sempat membantah TKA China lebih dulu menyerang TKI saat bentrok.

Di sisi lain, Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi menyatakan TKA China memiliki beban kerja yang lebih berat dari TKI sehingga tak mungkin TKI mengalami kesenjangan di lingkungan kerja PT GNI.

Pernyataan tersebut berbeda dengan pengakuan Serikat Pekerja Nasional (SPN) PT GNI Katsaing yang menyebut mereka diserang terlebih dahulu pada saat bentrok terjadi.

“Yang paling mungkin mengeluarkan kebohongan secara sempurna itu penguasa, karena dia punya fasilitas semuanya,” tandas Jumhur.

Baca Juga: Tak Hadirkan Keadilan Sosial, Luhut dan Jokowi Disalahin Soal Kerusuhan GNI: Bebas Impor Penjajah...

Kondisi ini makin diperparah dengan pemberitaan media massa yang cenderung seperti kaki tangan pemerintah, lanjut dia. Media massa lebih banyak memberitakan sudut pandang pemerintah daripada pekerja PT GNI itu sendiri.

“Harusnya diinvestigasi dulu, baru ambil kesimpulan. Namun, disayangkan ini menjadi sorotan publik ketika kejadian masih diinvestigasi, seperti terlalu cepat mengambil kesimpulan,” katanya.