Rp500 T Disebut-sebut Habis Cuma Buat Perjalanan Dinas, Solusi Azwar Anas Optimalkan Anggaran: Logical Framework

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas memberikan klarifikasi terkait isu habisnya anggaran pengentasan kemiskinan sejumlah Rp526 triliun akibat tersedot untuk studi banding dan seminar di hotel.

Anas menegaskan jika sebagian program kemiskinan hanya belum optimal saja, bukan seluruh anggaran terpakai untuk seminar dan studi banding.

Baca Juga: IPM Naik, Pemda Bojonegoro Bakal Lanjutkan RPL Desa Pascasarjana

Menindaklanjuti hal tersebut, menurutnya, saat ini Kemenpan RB tengah merancang logical framework penanggulangan kemiskinan guna mengoptimalisasi anggaran tepat sasaran, seperti ditingkatkannya daya beli, meningkatkan pemerataan pendidikan, menurunkan pengangguran, hingga tersalurkannya dana BOP ke lembaga pendidikan non-formal.

“Logical framework agar di daerah ketika punya program kemiskinan, programnya ke penurunan angka kemiskinan jadi jangan sampai anggaran yang besar tersedot di kegiatan yang tidak terkait langsung dengan penurunan angka kemiskinan,” ujarnya saat berada dalam acara Launching Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 di kawasan Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023).

“Jangan salah kutip ya nanti Rp500 triliun habis buat perjalanan dinas, wah ini kemarin saya ditelfon banyak orang. Jadi saya mencontohkan bagaimana logical framework ini penting, jangan sampai teman di daerah programnya stunting tapi sosialisasi stunting dan gizinya lebih tinggi dibanding pembelian protein untuk mereka yang bayi di bawah 2 tahun dan ibu hamil,” lanjutnya.

Bahkan, demi memperbaiki sistem anggaran tersebut, Menpan RB mengimbau para pemerintah daerah terutama yang berada di luar Pulau Jawa agar tidak lagi ke Jakarta, dan melakukan komunikasi melalui aplikasi zoom.

Baca Juga: Surya Paloh Dipanggil Jokowi, Skenarionya Dibaca Pengamat Lagi: Direshuffle Gegara Tak Mau Khianati Anies

“Kalau perlu kedepannya teman-teman Pemda tidak perlu ke Jakarta. Pemerintah K/L bisa bersama-sama misalnya bisa menjelaskan program-programnya dengan zoom, karena kalau dari daerah ke Jakarta konsultasi urusan tertentu, pasti perjalanan dinasnya akan mahal, jadi kalau di Kemenpan RB ada ruang konsultasi,” ungkap Anas.