Bukan BI, INDEF Nilai Pemerintah Harusnya Lebih Ambil Peran dalam Tekan Inflasi

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abdul Manaf Pulungan berpendapat pemerintah pusat seharusnya mengambil peran lebih besar daripada Bank Indonesia (BI) dalam meredam inflasi.

Pasalnya, langkah yang diambil BI dalam menangani inflasi adalah melalui kebijakan moneter. Sementara itu, menurut Abdul, penyebab inflasi di Tanah Air saat ini lebih disebabkan oleh faktor hulu.

Misalnya, faktor sisi penawaran karena masalah produksi dan distribusi, persoalan gagal panen, pandemi Covid-19, lonjakan jumlah penduduk, hingga masalah ekonomi hijau.

Baca Juga: Tekan Inflasi Daerah, INDEF Ingatkan Pentingnya Peningkatan Produksi Pangan Lokal

Sedangkan kebijakan yang dikeluarkan oleh BI adalah meningkatkan suku bunga acuan. Diketahui, BI telah menaikkan suku bunga acuan dengan total 225 basis poin sejak Agustus 2022 hingga awal 2023.

"Untuk meredam inflasi, sebagian besar dilakukan dengan menggunakan kebijakan moneter, sehingga tidak cocok antara sumber dan alat yang digunakan," kata dia saat diskusi publik INDEF bertajuk Pengelolaan Dana Daerah: Efektifkah?, Senin (30/1/2023).

Dia menambahkan, inflasi inti di Indonesia pada dasarnya tidak terlalu tinggi. Malah, inflasi yang tinggi terjadi pada inflasi pangan dan energi. Menimbang hal ini, seharusnya pemerintah yang mengambil bagian untuk meredam inflasi.

"Kebutuhan yang harus dipenuhi untuk inflasi adalah perubahan kebijakan struktural oleh pemerintah," ujarnya.

Dalam konteks ini, penanganan inflasi perlu dipusatkan pada inflasi daerah. Sebab, Indonesia mengalami inflasi daerah yang tinggi belakangan ini. Salah satu faktor pemicu tingginya inflasi daerah adalah harga sejumlah komoditas, seperti cabai, bawang, hingga daging ayam.

Meski begitu, Abdul melihat pemerintah daerah tak berfokus pada penanganan inflasi, tetapi lebih fokus pada pertumbuhan, pengangguran, dan kemiskinan. "Padahal, yang menentukan kondisi tersebut adalah inflasi," imbuh dia.