Demokrat Sindir Pejabat Pemerintah yang Minta Masyarakat Jangan Asal Ngomong: Ini Negara Demokrasi, Bung!

Partai Demokrat mengatakan seharusnya pejabat pemerintah dibekali pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai negara demokrasi.

Hal ini disampaikan oleh Herzaky Mahendra Putra selaku Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP dan Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat.

Herzaky mengatakan, setiap warga negara bebas berbicara dan menyampaikan aspirasi, pendapat, ide, termasuk menyampaikan masukan dan kritikan, tanpa perlu merasa takut mendapatkan serangan, sensor, ataupun sanksi hukum.

“Jangan alergi dengan kritikan, apalagi berupaya membatasi salah satu hak mendasar atau hak asasi manusia dalam berdemokrasi ini. Baca-baca buku anak kuliahan semester-semester awal, ada yang namanya freedom of speech,” kata Herzaky melalui pernyataan tertulisnya, Jumat (03/02/23).

Baca Juga: Pertemuan Anies Baswedan dan Tim Kecil Koalisi di Kantor Demokrat Menunjukkan Kesolidan

“Apalagi Indonesia ini kan negara demokrasi. Pemerintahan di negara demokrasi ada prinsip yang namanya check and balances. Ada yang namanya fungsi kontrol,” tambahnya. 

“Kalau kami, Demokrat, sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintah, memberikan kritikan, seperti yang sering disampaikan oleh Ketua Umum kami, Agus Yudhoyono, maupun para anggota parlemen kami, itu malah diwajibkan,” jelas dia. 

Kecuali kata dia, kalau Indonesia tidak lagi negara demokrasi, melainkan sudah beralih ke negara otoriter. Semua pihak jadi kambing dicucuk hidung saja oleh pemerintah. 

“Apa kata pemerintah, apapun kebijakan pemerintah, mau merugikan rakyat pun, tidak boleh ada yang mengingatkan, apalagi mengkritik dengan keras,” kata dia.

“Rakyat memberikan kritikan pun tidak perlu dengan solusi. Kalau rakyat baru boleh mengkritik dengan syarat juga memberikan solusi, pejabat pemerintah bersangkutan mundur saja, karena sudah digaji dengan uang pajak rakyat, pejabat malah malas berpikir mencari solusi dan meminta rakyat yang berpikir,” tambah dia.

Ia kemudian menjelaskan bahwa Demokrat sendiri punya pengalaman 10 tahun memimpin pemerintahan di negeri ini di 2004-2014. 

“Alhamdulillah, rakyat tambah sejahtera, ekonomi kita makin kuat,” jelasnya. 

Baca Juga: Fraksi Demokrat Tetap Ngotot Tolak Kenaikan Biaya Haji, Achmad: Ini Demi Kepentingan Rakyat!

“Rakyat miskin berkurang drastis, dari 36 jutaan jadi 27 jutaan. Sekarang, sudah 8 tahun masih seputar 24-27 juta. Hampir tidak ada penurunan signifikan,” klaimnya.

Herzaky menambahkan 10 tahun Demokrat memimpin negeri, 2004-2014, pengangguran berkurang 3 jutaan. 

“Sedangkan di era pemerintahan sekarang, sebelum pandemi saja selama 5 tahun hanya berkurang 140 ribu. Apalagi setelah pandemi. Pemutusan hubungan kerja mewabah dimana-mana. Pengangguran membludak,” kata dia.  

“Di tahun 2004-2014, kemampuan keuangan negara kita juga meningkat drastis. APBN kita dari 400an triliun, dalam 10 tahun menjadi 1.800 triliun,” tambahnya.