Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Kawal Bersama Jajaran Pemerintah Jokowi, Moeldoko Terus Awasi Konflik Haruku hingga Selesai

Kawal Bersama Jajaran Pemerintah Jokowi, Moeldoko Terus Awasi Konflik Haruku hingga Selesai Kredit Foto: KSP
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kantor Staf Presiden (KSP) berkomitmen untuk terus mengawal pengelolaan residu konflik sosial di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah secara keberlanjutan proses rehabilitasi dan rekonsiliasi masyarakat, pasca proses pemulangan pengungsi Kariuw.

Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi penyelesaian residu konflik sosial di Pulau Haruku, di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (8/2), yang dipimpin oleh KSP dan diikuti oleh sejumlah pihak terkait; Pemda Maluku Tengah, Kemenko PMK, KemenPUPR, BNPB, Kemensos, Kemenko Polhukam, Kemdagri, dan satuan Polri/TNI.

Baca Juga: Jelang Perebutan Kursi Jokowi, Sandiaga Uno Banjir Dukungan dari Masyarakat Bogor

“Rapat Koordinasi ini sebagai rapat terakhir untuk menyelesaikan residu konflik sosial di Pulau Haruku. KSP sendiri sudah turun ke lapangan sebanyak 3 kali, mulai dari melihat keadaan pengungsi, bertemu dengan kelompok-kelompok penting di Maluku, proses rekonsiliasi kelompok Pelauw dan Kariuw, serta tahap pemulangan pengungsi Kariuw," ujarnya.

Moeldoko menegskan, keberhasilan kepulangan pengungsi Kariuw kembali ke desanya adalah indikasi awal terbentuknya perdamaian di Maluku Tengah.

Perlu diketahui, konflik di Pulau Haruku ini melibatkan dua warga negeri (sebutan untuk desa) Kariuw dan Pelauw dan telah terjadi sejak Januari 2022.

Sebagai salah satu upaya rehabilitasi dan rekonsiliasi, Moeldoko meminta Kementerian/Lembaga terkait untuk segera merumuskan skema bantuan perumahan dan bibit perkebunan bagi warga terdampak konflik.

Baca Juga: Dari Melas Bisa Berubah Ganas, Tak Heran Sandiaga Uno Anggap Lunas Utang Anies Baswedan: Daripada Jadi...

Adapun rencananya, akan diadakan program perluasan perkebunan cengkeh dan pala di desa Kariuw dan Pelauw dengan lahan seluas 600 ha untuk masing-masing komoditi. Pemerintah pun telah mempersiapkan pemberian benih kepada para petani terdampak konflik dengan harapan dua pihak berkonflik dapat melanjutkan mata pencahariannya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Editor: Aldi Ginastiar

Advertisement

Bagikan Artikel: