Realisasi Anggaran Kemensos Capai 98,58 Persen, Komisi VIII Beri Apresiasi dan Penguatan Dukungan
Sementara itu, realisasi bantuan untuk program perlindungan sosial korban bencana sosial dan non alam, disampaikan Risma mencapai Rp50,89 miliar atau 100 persen lantaran adanya tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022 lalu.
"Ini kenapa kita 100 persen, karena sebetulnya kurang. Setelah tragedi Kanjuruhan, yang meninggal banyak sehingga realisasinya melebihi 100 persen. Kemarin, kita sampai minta dana dari dana hibah," kata Mensos menjelaskan.
Baca Juga: Jadi Perhatian Kemensos, Bocah Selamat Kasus Serial Killer Wowon di Bekasi Mulai Tunjukkan Keceriaan
Pada PKH, Risma menuturkan terdapat perbedaan capaian realisasi pada sukses salur yang mencapai Rp28,7 triliun atau 100 persen dan realisasi transaksi Rp28,48 triliun atau 99,22 persen.
"Kita sudah menyalurkan 100 persen, tapi transaksinya di masyarakat itu 99,22 persen. Ada kemungkinan yang bersangkutan meninggal, pindah, dan sebagainya. Jadi, beda antara realisasi sukses salur dan realisasi transaksi," kata dia.
Bantuan program Dayasos tahun 2022 dialokasikan untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BLT minyak goreng dan BLT BBM, pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, serta Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).
Mensos Risma menyampaikan alasan adanya perbedaan antara data anggaran bansos 2022 yang ia paparkan dengan yang disebutkan Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi sebesar Rp78 triliun.
"Berbeda dari data Rp78 triliun karena ada bantuan tambahan untuk BLT minyak goreng dan BLT BBM pada 2022," jelas Mensos Risma.
Untuk program PENA, realisasi telah mencapai Rp26,68 miliar atau 52,31 persen dari pagu sebesar Rp51 miliar. Hal ini terjadi karena tenggang waktu pelaksanaan program di penghujung tahun.
Untuk itu, ia meminta dukungan kepada legislator agar meringankan langkah Kemensos mengejar realisasi anggaran di tahun-tahun berikutnya dengan membuka hold anggaran tidak pada penghujung tahun.
"Kami rutin melakukan rapat dengan K/L terkait agar hold anggaran dibuka di awal tahun. Jadi, saat ini, kami tengah berjuang, kami mohon dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI untuk mempermudah langkah kami ke depannya," kata Mensos.
Merespons permintaan Mensos Risma, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi pun mendukung usulan untuk mendorong K/L terkait untuk membuka hold anggaran di awal tahun agar memperlancar proses penyaluran bansos.
Baca Juga: DPR Apresiasi UPT Kemensos Salur Bantuan Tepat Sasaran
Lebih lanjut, pihaknya bersama para legislator juga mengapresiasi program-program yang secara konsisten telah dilakukan Kemensos pada 2022 dan kembali dilanjutkan pada 2023.
"Kami apresiasi program-program Kemensos dan segala realisasinya yang telah dicapai. Kami dukung langkah Mensos Risma dan Kemensos untuk terus mengupayakan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ayu Almas
Tag Terkait:
Advertisement