Anies Baswedan Sedang Diuji Coba Lewat Isu Utang Rp92 Miliar, Pengamat: Ini Bentuk Birahi Politik yang Ingin Menghancurkan Anies!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat komunikasi politik, Jamiluddin Ritonga menilai, tersebarnya surat perjanjian utang antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno saat Pilkada 2017 lalu sarat akan tujuan politis. 

Ia merasa, surat perjanjian itu sengaja dibocorkan dengan tujuan untuk mempermalukan Anies apalagi menjelang Pilpres 2024.

Sebab, persoalan itu sengaja dibocorkan setelah Anies dideklarasikan sebagai capres oleh Nasdem, Demokrat dan PKS.

Padahal, ia berpendapat, dalam surat perjanjian itu jelas dinyatakan utang akan dikembalikan bila Anies kalah dalam Pilkada 2017 dan kewajiban itu akan gugur bila Anies menang. Hasilnya, Anies dan Sandi menang dalam Pilkada DKI 2017.

Baca Juga: Telak! Ada Klausul Pelunasan dalam Perjanjian, Tanpa Sandiaga Uno Salat Istikharah pun Utang Anies Baswedan Sudah Lunas!

Namun, Sandi terkesan mengambangkan persoalan itu dengan menyatakan sudah mengiklaskannya.

Jawaban Sandiaga Uno itu mengesankan Anies memang memiliki utang. Hal itu yang membuat isu utang Anies cepat membesar dan jadi konsumsi publik. Padahal, dalam surat perjanjian, Anies otomatis tidak memiliki utang saat dinyatakan menang.

Hal itu tentu saja diketahui Sandi. Jawaban mengambang Sandi membuat pembenci Anies menggunakan isu itu untuk semakin menyudutkan Anies dan dimanfaatkan pesaing menjatuhkan citra Anies. Semakin terlihat ada sinergitas kompetitor.

Anies, lanjut Jamiluddin, harus dilumpuhkan dengan cara apapun, termasuk dengan kemasan isu utang. 

Ia melihat, sebagian elit politik masih menggunakan kampanye hitam untuk menghantam lawan politik di era keterbukaan informasi seperti kini.

Dengan begitu, Jamiluddin menilai, perjanjian utang tersebut otomatis tidak berlaku. Ia menilai, pihak pembocor surat perjanjian itu sebetulnya sudah mengetahui Anies Baswedan tidak memiliki utang terkait Pilkada DKI 2017.

"Namun, karena birahi politiknya untuk menghancurkan reputasi Anies, maka isu itu tetap saja diluncurkan ke publik," ujar Jamiluddin.