Fahri Terus Bahas Utang Rp50 Miliar Anies, Musni Umar: Gak Usah Cari-Cari Kesalahan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Fahri Hamzah diketahui telah menetapkan kubu yang akan dipilihnya pada Pemilu 2024 mendatang. Belum lama ini, ia menyampaikan bahwa dirinya akan berdiri di pihak Prabowo Subianto.

Ia juga menambahkan, alasan dirinya memantapkan hati untuk Ketua Umum Partai Gerindra itu dan bukannya memilih Anies Baswedan disebabkan oleh terlilitnya sang mantan Gubernur DKI Jakarta oleh utang sebesar Rp50 miliar yang menjadi buah bibir. Apa yang disampaikan oleh Fahri kemudian mengundang sosiolog, Musni Umar, untuk berkomentar.

Baca Juga: Bawaslu 'Teriak' Anies Baswedan Bisa Dipidana, 5 Tahun Jadi Gubernur Tidak Sah karena Harus Diberhentikan? Ahli Beri Jawaban Tegas, Simak!

"Bagus kalau pilih Prabowo. Nanti berhadapan dengan PKS yang pilih Anies," ujar Musni Umar, dikutip dari unggahan Twitter-nya @musniumar, beberapa waktu lalu.

Musni Umar juga memberikan saran kepada Fahri agar tidak terus-menerus mencari kesalahan orang lain.

"Saran saya tidak usah cari-cari kesalahan siapapun. Fokus saja cari dukungan publik agar partainya lolos PT 4 persen," lanjutnya.

Baca Juga: Bawaslu Jelaskan Utang Anies Baswedan Rp50 Miliar Seharusnya Pelanggaran: Itu Masuk Pidana karena Dia...

Mantan Rektor Universitas Ibnu Khaldun itu kemudian mempertanyakan, apakah dengan menyerang Anies, suara partainya akan meningkat atau tidak. 

"Apa dengan serang Anies, suara Partainya meningkat? Saya yakin justru sebaliknya," tandasnya.

Sebelumnya, Fahri Hamzah blak-blakan soal pilihannya ketika ditanya pilih Prabowo Subianto atau Anies Baswedan saat hadir di acara bincang-bincang di channel IDNTimes belum lama ini. Fahri Hamzah dengan mantap mengatakan, pilihannya adalah Prabowo Subianto.

Fahri menyinggung polemik utang Rp50 miliar Anies Baswedan ke Sandiaga Uno yang beberapa waktu lalu heboh menjadi perbincangan publik.

Baca Juga: Dituding Cuma Basa-basi, Demokrat Klaim Rajin Dampingi Anies Safari Politik

Menurut Fahri, diakui dalam UU Pemilu dan Keputusan yang dibuat baik oleh KPU dan Bawaslu memang tidak ada aturan yang ketat terkait aturan soal biaya kampanye. Fahri menekankan perlu adanya pengaturan soal dana kampanye karena ini akan menjadi kunci menghasilkan pemimpin yang bersih.