MPR Soroti Kebijakan Pemerintah Terkait HET Gabah dan Beras: Jauh di Bawah Standar!

Dia juga mempertanyakan alasan Bapanas lebih memilih mengundang korporasi dibandingkan dialog dengan petani. Syarief menilai pemerintah hanya melakukan koordinasi dengan korporasi pangan besar.

"Bapanas jangan hanya berkoordinasi dengan korporasi pangan yang sudah besar tetapi juga harus berdialog dengan petani dan kelompok-kelompok tani yang ada. Jangan hanya korporasi yang diuntungkan tapi petani malah tidak diuntungkan sama sekali," ungkapnya.

Baca Juga: Bakal Panen Raya, Presiden Jokowi Justru Mau Impor Beras, Petani dalam Negeri Siap-siap Merana…

Syarief menyebut penyerapan beras sebagai cadangan harus memperhatikan kesejahteraan petani. Dia mengaku menyesalkan sikap pemerintah yang dinilai tidak menguntungkan petani kecil. 

"Kesejahteraan petani harus diperhatikan sehingga mereka gembira dan semangat untuk terus memajukan pertanian di Indonesia," katanya.

Dia menilai pemerintah perlu melibatkan dan menyerap aspirasi UMKM dan Koperasi yang bergerak di bidang pangan dan pertanian. HET yang ditetapkan Pemerintah, kata Syarief, harus berimbang dan tidak boleh merugikan petani dan pelaku usaha pertanian yang masih kecil.

Baca Juga: Jokowi Minta Rakyat Rajin Nonton Konser Agar Ekonomi Membaik, Auto Disemprot: Nggak ke Pengajian Aja Pak? Padahal...

"Kami dari Fraksi Partai Demokrat akan terus mendesak Pemerintah untuk menaikkan HET gabah dan beras secara proporsional dan memperhatikan kesejahteraan petani, bukan hanya korporasi," tandasnya.