IKN Harus Dilanjutkan karena Diatur UU, Anies Bakal Buat Perppu Batalkan Proyek Kebanggaan Jokowi?

Anies Baswedan menegaskan akan mengikuti peraturan perundangan-undangan yang ada terkait kelanjutan IKN. Hal itu ia sampaikan menjawab pertanyaan akankah melanjutkan pembangunan IKN jika terpilih sebagai Presiden Indonesia. Pembangunan IKN saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

"IKN ini bukan di level gagasan saja, IKN ini sudah menjadi undang-undang dan kita semua ketika dilantik untuk tugas apapun, itu sumpahnya melaksanakan undang-undang," ujar Anies di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Baca Juga: Tak Lanjutkan Kerja Ahok di Jakarta, Anak Buah Megawati Nggak Yakin Anies Baswedan Bakal Lanjutkan Proyek IKN Kebanggaan Jokowi

"Ini berbeda kalau kita membahas ini dua tahun yang lalu, saat itu masih gagasan sehingga kita bicara pro dan kontra," katanya.

Ditanya lebih lanjut, apakah ia akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU IKN jika terpilih sebagai presiden, Anies menjawab singkat, "Pada fase ini kita laksanakan undang-undangnya aja dulu."

Sebelumnya, Sekretaris Otorita IKN Nusantara, Achmad Jaka Santos Adiwijaya, mengatakan bahwa pemindahan ibu kota ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, memakan waktu yang tak sebentar. Setidaknya, ada lima tahap pembangunan sampai 2045. 

Karenanya, ia meminta adanya kesinambungan pembangunan IKN Nusantara oleh presiden yang terpilih berikutnya. Khususnya, dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

"Kita memang harus betul menaruh perhatian terlepas dari perkembangan dinamika politik yang akan terjadi ya dalam dua tahun ke depan, tapi kalau kita sudah pahami bahwa ini amanat undang-undang, siapapun presidennya harusnya menjalankan undang-undang," ujar Achmad dalam sebuah diskusi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (1/3/2023).