Anies Baswedan Dikepung Koalisi Pendukung Pemerintah, Pengamat Bilang Mirip 2019: Akan Ada Utak-atik Jadi...

Analis politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Sukri Tamma, menyoroti langkah Anies Baswedan sebagai salah satu bakal calon presiden (bacapres) yang diusung koalisi partai yang merupakan oposisi pemerintahan, yakni Demokrat dan PKS.

Meskipun Anies juga diusung oleh NasDem yang saat ini merupakan pendukung pemerintahan, namun Partai Pimpinan Surya Paloh itu menunjukkan akan pindah haluan di 2024.

Baca Juga: Tak Mau Lagi Jadi ‘Buntut’ Megawati, Presiden Jokowi Disinyalir Tengah Bangun Koalisi Sendiri Jelang Pilpres 2024

Dengan demikian, langkah Anies ini dinilai Sukri berat. Sebab, ada kemungkinan koalisi pemerintahan bersatu melawannya.

Jika hanya mengerucut satu paslon maka head to head dengan oposisi tak terhindarkan. Artinya, akan ada koalisi besar mengepung Anies. Padahal, Pilpres 2024 memungkinkan empat pasangan calon.

Estimasinya, Koalisi Perubahan; Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang meluputi Golkar, PAN, dan PPP; Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR)yang di dalamnya ada Gerindra-PKB; dan usungan PDIP.

"Tetapi masih memungkinkan akan ada utak-atik, jadi tiga atau bahkan hanya dua paslon. Melihat survei, ada tiga tokoh top bergantian, Prabowo, Ganjar, dan Anies. Tergantung surveinya," kata Sukri, Rabu (1/3/2023).

Kondisi ini memperlihatkan seolah-olah tiga koalisi melawan Koalisi Perubahan. Itu dalam konteks dikotomi pemerintahan.

"Tetapi politik sangat cair, koalisi bisa jadi apa saja. Posisinya kita masih menunggu, tetapi dalam waktu dekat mungkin sudah ada kejelasan," imbuhnya.

Koalisi mungkin akan segera mengerucut. Capres dan pasangannya harusnya segera deklarasi. Meski belum ada cawapresnya, koalisi Anies Baswedan sedikit lebih maju.

"Tarik ulur pasangan Anies kemungkinan menunggu keputusan bakal koalisi lain," ujar Sukri.

Baca Juga: Selain Cawapres Anies Baswedan, PR Koalisi Perubahan Selanjutnya adalah Menentukan ‘Ketua Kelas’

Jika koalisi pemerintah mengerucut hanya satu paslon, polarisasi yang tajam akan terulang seperti Pilpres 2019. Politik identitas yang destruktif akan kembali mewarnai.

"Tetapi saya kira kondisinya tidak akan setajam 2019," jelas Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unhas itu.