Pemerintah Blak-blakan Sebut Target Penurunan Stunting dan Wasting Tak Bisa Tercapai di 2024

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan sejumlah target di bidang kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang berpotensi tidak tercapai di tahun 2024.

Suharso mengatakan target yang dimaksud antara lain penurunan prevalensi stunting dan wasting, penurunan presentasi kusta, TBC, dan schistosomiasis, akreditasi FKTP swasta, peningkatan tenaga kesehatan di Puskesmas dan RSUD, peningkatan kepesertaan JKN, dan peningkatan layanan rumah sakit rujukan nasional.

Baca Juga: Roadshow Perangi Stunting, Menko PMK Ingatkan Pengukuran Balita Harus di Atas 90 Persen

"Prevalensi stunting perlu turun sebesar 3,8% per tahun untuk mencapai target di tahun 2024, sementara presentase wasting perlu turun sebesar 0,35% per tahun. Saya juga menjelaskan belum ada upaya eliminasi yang masif dalam penyakit kusta," kata Suharso, dikutip dari keterangan Instagram @suharsomonoarfa, Senin (13/3/2023).

Dalam diskusinya bersama Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin itu, Suharso juga mengungkapkan strategi dalam pembiayaan kesehatan jangka menengah dan panjang.

"Terdapat 3 strategi, pertama adalah meningkatkan pembiayaan publik. Dimana pemerintah perlu meningkatkan pendapatan, melakukan reprioritisasi APBN untuk anggaran kesehatan dan menggali sumber pembiayaan publik," tuturnya.

Strategi kedua, kata Suharso, adalah meningkatkan pembiayaan nonpublik. Dia mengatakan cara ini dilakukan dengan meningkatkan kontribusi masyarakat, khususnya melalui edukasi dan ekosistem yang mendorong upaya promotif dan preventif mandiri.

"Cara lain yang dapat dilakukan dalam strategi ini adalah dengan mendorong investasi swasta terutama untuk pemenuhan infrastruktur layanan kesehatan dan menjaga out of pocket bagi penduduk mampu," pungkasnya.

Berikutnya, lanjut dia, meningkatkan cakupan kepesertaan dan premi JKN, meningkatkan kepesertaan asuransi swasta serta kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam pelayanan kesehatan juga dapat meningkatkan pembiayaan nonpublik.

Baca Juga: Kemiskinan Ekstrem 0 Persen Malinau, Menko PMK: Tetap Perlu Kerja Keras, Stunting Masih Tinggi

"Strategi ketiga adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembiayaan publik melalui jaminan kesehatan nasional, penganggaran berbasis hasil, optimalisasi pemanfaatan TKDD, dan efisiensi anggaran sektor kesehatan," jelasnya.

Tak sampai di situ, Suharso menyampaikan pertemuan itu juga mendiskusikan upaya pemerintah dalam menjaga target di bidang kesehatan yang diproyeksikan tercapai, seperti penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi, eliminasi malaria, dan akreditas rumah sakit.