Gegara Rudal Korea Utara, Presiden Korea Selatan Langsung Cari Teman di Jepang

Yoon Suk Yeol akan tiba di Tokyo pada Kamis (16/3/2023) beberapa jam setelah Korea Utara menembakkan rudal balistik, dalam kunjungan pertama ke Jepang oleh seorang presiden Korea Selatan dalam 12 tahun terakhir.

Kunjungan itu juga seiring dengan upayanya untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Tokyo di tengah-tengah meningkatnya ancaman regional dari Korea Utara dan China.

Baca Juga: Korea Utara Tembakkan Rudal Balistik Antarbenua, Hanya Beberapa Jam Jelang KTT Korea Selatan-Jepang

Yoon akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada sore hari, di mana keduanya diharapkan dapat menyajikan front persatuan saat mereka berusaha untuk melupakan permusuhan selama bertahun-tahun yang muncul dari pendudukan Jepang pada tahun 1910-1945 di semenanjung Korea.

Pembicaraan antara keduanya akan berlangsung di hari yang sama ketika Korea Utara menembakkan rudal balistik jarak jauh, yang terbang ke laut antara semenanjung Korea dan Jepang, yang membawa ke dalam fokus yang tajam tentang urgensi untuk membahas keamanan regional dan Korea Utara.

Kedua pemimpin juga diperkirakan akan membahas kerja sama untuk mengamankan rantai pasokan.

"Ada kebutuhan yang meningkat bagi Korea Selatan dan Jepang untuk bekerja sama saat ini," kata Yoon dalam sebuah wawancara tertulis dengan media internasional pada hari Rabu, dan menyebut ancaman nuklir dan rudal Korea Utara serta gangguan rantai pasokan sebagai "polikrisis".

Yoon mengatakan bahwa dia berharap untuk "menghidupkan kembali" kerja sama keamanan dan kedua pemimpin bersiap untuk mengkonfirmasi dimulainya kembali dialog keamanan bilateral yang telah ditangguhkan sejak tahun 2018, menurut lembaga penyiaran Jepang, NHK.

Tokyo dan Seoul juga diperkirakan akan menghidupkan kembali "diplomasi antar-jemput" kunjungan rutin antara kedua pemimpin, demikian menurut laporan harian Yomiuri yang mengutip sumber-sumber pemerintah Jepang.

Namun, Jepang tetap berhati-hati mengenai perbaikan hubungan yang segera terjadi, dengan seorang pejabat pemerintah Jepang yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa "hubungan Jepang dan Korea Selatan terlihat membaik, tetapi masih merupakan proses langkah demi langkah".

Yoon juga menghadapi skeptisisme di dalam negeri. Dalam sebuah jajak pendapat oleh Gallup Korea yang diterbitkan pada hari Jumat, 64% responden mengatakan tidak perlu terburu-buru untuk memperbaiki hubungan dengan Jepang jika tidak ada perubahan dalam sikapnya, dan 85% mengatakan bahwa mereka berpikir pemerintah Jepang saat ini tidak meminta maaf tentang sejarah penjajahan Jepang.

Park Hong-keun, pemimpin fraksi Partai Demokrat yang merupakan oposisi utama di Korea Selatan, mengatakan bahwa kunjungan Yoon tidak boleh berhenti pada "perjalanannya ke jalan kenangan" dan meminta Yoon untuk mendapatkan permintaan maaf yang sebenarnya dan resolusi dari Jepang atas masalah kerja paksa selama perjalanannya.

Hubungan antara kedua negara, yang telah bersitegang mengenai pulau-pulau yang disengketakan, tenaga kerja masa perang dan "wanita penghibur" Korea yang dipaksa bekerja di rumah bordil masa perang Jepang, mengalami kemajuan minggu lalu ketika Seoul mengumumkan sebuah rencana bagi perusahaan-perusahaannya untuk memberikan kompensasi kepada para mantan pekerja paksa.

Kishida menyambut baik langkah kompensasi pekerja paksa tersebut dan berbicara tentang harapan untuk "meningkatkan hubungan" dengan kunjungan Yoon.

Keduanya juga bertemu pada bulan November di sela-sela KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara di Kamboja.

Korea Selatan dan Jepang pada saat itu sepakat untuk bertukar informasi intelijen real-time tentang peluncuran rudal Korea Utara, yang menurut para ahli akan membantu kedua negara untuk melacak potensi ancaman dengan lebih baik.

Jepang mengatakan bahwa "tantangan strategis yang ditimbulkan oleh Tiongkok merupakan tantangan terbesar yang pernah dihadapi Jepang" dalam makalah strategi pertahanan yang dirilis pada bulan Desember. Tokyo khawatir bahwa invasi Rusia ke Ukraina telah menjadi preseden yang akan mendorong Cina untuk menyerang Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri.

Pasukan penjaga pantai China memasuki perairan di sekitar pulau-pulau kecil yang disengketakan di Laut China Timur pada hari Rabu untuk melawan apa yang disebutnya sebagai serbuan kapal-kapal Jepang ke dalam perairan teritorial China.