Buntut Vonis Bebas Terdakwa Insiden Kanjuruhan, DPR Sebut Putusan Hakim Nyeleneh: Sering Terjadi...

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Demokrat, Santoso, mempertanyakan keputusan hakim peradilan di negara ini. Menurutnya, keputusan hakim di persidangan mengenai sebuah kasus sering kali keliru. 

Hal tersebut merespons putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang memvonis bebas Mantan Kasat Samapta Polres Malang AKP, Bambang Sidik Achmadi dan satu anggotanya dalam persidangan yang digelar pada Kamis (16/3/23) lalu.

Baca Juga: Disorot karena Gaya Hidup Mewah, Orang DPR Minta ASN dan Pejabat Negara Jadi Teladan Bagi Masyarakat

"Keputusan hakim di peradilan kita memang nyeleneh. Sering terjadi dalam persidangan sebuah kasus pidana yang salah bebas & benar dihukum. Apakah produk undang - undang kita yang tidak baik? Ataukah para penegak keadilan dalam hal ini Polisi & Jaksa yang tidak baik? atau para hakimnya yang tidak baik?" kata Santoso saat dihubungi, Jumat (17/3/23). 

Santoso menilai, putusan tersebut menimbulkan paradigma negatif pada para penegak hukum di Indonesia. Mengingat putusan PN Surabaya yang dinilai nyeleneh. 

"Publik pasti, jika ditanya tentang produk regulasi yang baik atau perilaku para penegak hukum yang tidak baik, jawabannya dipastikan lebih banyak adalah perilakunya yang kurang baik, "

Berdasarkan putusan bebas yang ditetapkan hakim atas dua tersangka kasus Kanjuruhan ini, kata Santoso, jika Jaksa menganggap bahwa dakwaannya sangat kuat disertai dengan bukti-bukti yang ada, maka dimungkinkan Jaksa melakukan banding atas putusan hakim tersebut.

Baca Juga: Soal Transaksi Rp300 Triliun di Kemenkeu, Pengamat Minta Presiden Jokowi Bentuk Tim Independen

Kendati demikian, Santoso juga mengakui bahwa insiden Kanjuruhan tidak bisa dilihat dari banyaknya korban jiwa. Tetapi, banyak sisi yang bisa dilihat dalam mengadili kasus tersebut.